Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Senin, 27 Mei 2019 | 13:37 WIB

Digital Economy Berkembang Pesat, BI Minta Swasta Buka Data

Team VIVA »
Dusep Malik
Arrijal Rachman
Foto :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

VIVA – Bank Indonesia mendorong penyedia jasa transaksi keuangan digital untuk membuka data nasabahnya. Hal itu ditujukan, supaya data nasabah tetap bisa dijaga oleh mereka di tengah berkembangnya ekonomi dan keuangan digital.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan, dengan berkembangnya keuangan digital, data nasabah sudah menjadi sebuah komoditas yang bernilai tinggi, karenanya ancaman siber menjadi risiko tinggi yang harus dikelola dengan baik.

Baca Juga

"Data is the most valuable commodity, data is very pricious commodity. Google, Apple, Alibaba, mereka mengumpulkan data dari masyarakat, data and coding. Siapa yang punya data, coding, owning the world, owning the economy," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Menurut dia, pada dasarnya, perbankan sejak dulu telah memiliki berbagai data tersebut, namun tidak termanfaatkan secara maksimal sebagaimana yang berkembang di era digital saat ini. 

Terpopuler

Karenanya, risiko seperti persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran tidak sebesar seperti era saat ini.

"The banking itu salah satu yang punya data, tetapi selama ini tidak dijadikan komoditas, digital banking adalah satu upaya menjadikannya komoditas, to gather the need of people, isunya bagaimana gunakan data ini," tegas dia.

Untuk itu, dikatakannya, supaya data tersebut dapat terkelola dengan baik dan dapat terjaga, Bank Indonesia mendorong digital open banking dan interlink dengan fintech melalui standarisasi Open Application Programming Interface atau API.

Open API memungkinkan keterbukaan informasi keuangan bank dan Fintech kepada pihak ketiga secara aman untuk memberikan variasi dan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi dan memungklnkan interlink antara pelaku.

"Contohnya data. Kita tidak bisa memberikan seluruh data ke private, ini demi costmer security, money laundring, dan lain-lain. Ini kenapa harus diimbangi dengan policy. Kita tidak bisa biarkan perkembangan oleh institutional ini offset," ungkap dia. (asp)

Topik Terkait
Saksikan Juga
OJK Temukan Lebih dari 1000 Fintech Ilegal
TVONE NEWS - 2 bulan lalu