Bos Inalum Minta Insentif Fiskal untuk Hilirisasi Tambang

VIVA – PT Indonesia Asahan Aluminium menyampaikan sejumlah usulan terkait kebijakan hilirisasi di sektor mineral dan batu bara agar menjadi pertimbangan pemerintah. Untuk bisa mencapai hilirisasi sampai ke produk akhir, dinilai butuh peran lebih dari pemerintah. 

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, salah satu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di industri tambang adalah insentif kebijakan fiskal. Hal ini diyakini bisa mendorong investasi yang lebih besar agar hilirisasi tambang di Indonesia benar-benar terwujud. 

"Butuh integrasi kebijakan fiskal bagi industri Mineral dan Batu bara," kata Budi di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin 8 Juli 2019.

Dia mengaku memahami bahwa Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono diberi target oleh Menteri Keuangan agar memperoleh royalti sebesar-besarnya di sektor pertambangan. Namun, investasi yang besar di sektor hilir juga butuh perhatian lebih. 

"Khusus untuk industri hilir agar mendapatkan insentif fiskal, karena toh pemerintah bisa dapat pajak berupa PPN atau PPh yang jauh lebih besar objek-nya di produk hilirnya," kata dia. 

Lebih lanjut dia berharap, kementerian terkait bisa melakukan sinergi agar kajian insentif fiskal yang tepat bisa diambil agar dunia usaha di sektor pertambangan bisa lebih giat mewujudkan hilirisasi di dalam negeri. 

"Karena ini melibatkan beberapa kementerian, kami membutuhkan sinergi dan optimalisasi yang terintegrasi dari pendapatan negara di beberapa kementerian. Dihitung sekaligus sehingga bisa dicari yang semaksimal mungkin bagi negara," tutur dia. (dau)