Soal Laporan Keuangan, Garuda Didesak Segera Penuhi Sanksi dari OJK

VIVA – Kewajiban maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk memperbaiki laporan keuangannya menjadi sorotan publik. Bahkan, tidak hanya Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi pun diminta ikut mengusut kinerja Garuda Indonesia. 

Aliansi kepemudaan yang menamakan dirinya sebagai Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH), dalam keterangan resminya dikutip Kamis, 18 Juli 2019. Pimpinan Pusat HIMMAH Aminullah Siagian meminta segera kepada PT Garuda Indonesia untuk memenuhi permintaan dari pihak OJK dan BEI menyajikan kembali laporan keuangannya selambat-lambatnya 26 Juli 2019 mendatang.

Dia menegaskan, permintaan itu telah sesuai dengan pelanggaran ketentuan nomor III.1.2 Peraturan BEI tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi yang Mengatur Mengenai Laporan Keuangan. Serta, pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

“Hal ini wajib dilakukan PT Garuda Indonesia, karena dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia” ujar pria yang akrab dipanggil Amin.

Amin menegaskan, jika Garuda Indonesia benar-benar tidak menuruti perintah OJK dan BEI, PP HIMMAH akan mengerahkan massanya untuk berunjuk rasa di depan Kantor OJK maupun BEI pada 22 Juli esok. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap Maskapai Penerbangan kebanggaan Indonesia dan bentuk pengawasan terhadap OJK dan BEI.

“Kami akan datangi langsung OJK dan BEI pada 22 Juli nanti. Soal kader yang menginginkan sekalian mengggelar aksi keprihatinan atas kondisi Garuda, sudah kita fasilitasi sekalian keinginan kader itu.”, kata Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, pihaknya pun mendorong KPK untuk segera masuk ke dalam permasalahan ini. Ada dugaan pembuatan laporan keuangan Garuda ada unsur pidana korupsi.

"Jadi, KPK tidak usah ragu-ragu. Segera tangkap seluruh Manajemen Garuda yang bermain di belakangnya," tutup Amin.

Selain soal laporan keuangan, Garuda Indonesia juga diminta untuk segera menurunkan tarif tiketnya agar bisa dijangkau masyarakat luas. Mahalnya tiket Garuda serta Laporan Keuangan yang dipercantik, bisa membuat masyarakat Indonesia hilang kepercayaan terhadap Maskapai pelat merah ini.

“Sehubungan dengan naiknya tarif tiket penerbangan maka Laporan Keuangan wajib ditinjau dan diperhatikan sebaik mungkin, agar dapat mengeluarkan kebijakan yang bermasyarakat dan dapat dijalankan bersama”, tegas Amin.