Kementerian BUMN Diminta Rombak Direksi PT Pos Indonesia

VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN diminta bisa menjelaskan secara gamblang terkait PT Pos Indonesia. Sebab, BUMN yang dinilai menjadi tonggak jasa kurir dan logistik tersebut kian kencang diisukan terancam bangkrut.

“Kendati sudah dibantah bahwa kabar terancam bangkrutnya PT Pos Indonesia tidak benar, tetapi tetap harus menjadi perhatian khusus bagi Kementerian BUMN," kata Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, dalam keterangannya, Senin 22 Juli 2019.

Dia menilai, Kementerian BUMN harus bisa transparan dengan kondisi yang dialami PT Pos Indonesia. Hal ini penting, karena jangan sampai jadi blunder yang justru akan memperburuk eksistensi perusahaan BUMN.

"Jangan sampai menjadi bom waktu, kalau perusahaan sedang sakit sebaiknya akui saja,” ujar Darmadi.

Menurut dia, kabar pernyataan PT Pos Indonesia yang meminjam dana di bank untuk modal kerja menjadi bukti perusahaan dalam kondisi memprihatinkan.

“Banyak perusahaan yang memang tengah berjuang di tengah era disrupsi digital, termasuk PT Pos Indonesia. Tetapi, sejauh mana perusahaan ini bertahan? Upaya apa saja yang sedang diupayakan. ini harus dijelaskan," jelasnya.

Kemudian, ia mempertanyakan direksi PT Pos Indonesia yang mempresentasikan transformasi model bisnis di DPR setahun lalu. Kata dia, perlu langkah konkret yang dilakukan Kementerian BUMN seperti pergantian direksi PT Pos Indonesia.

"Sehingga, perusahaan tidak bisa keluar dari sakitnya. Kementerian BUMN harus ganti jajaran direksi PT Pos,” tuturnya.

Dia menekankan, sebagai BUMN di bidang jasa kurir, logistik sebaiknya PT Pos Indonesia berbenah. Alasannya, persaingan di industri ini menguat dan sulit menggantungkan nasib bisnisnya dari layanan konvensional.

Respons Kementerian BUMN

Kementerian BUMN memastikan, sampai saat ini PT Pos Indonesia (Persero) masih merupakan BUMN yang sehat. Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengaku PT Pos Indonesia hingga saat ini telah melakukan transformasi yang meliputi semua aspek, baik bisnis, anak usaha, SDM, dan keuangan.

"Pos Indonesia adalah perusahan yang sehat dan melakukan transformasi untuk menjadi BUMN yang lebih kuat," kata Fajar dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 Juli 2019.

Selain itu, Fajar menambahkan bahwa Kementerian BUMN juga mengawasi dengan seksama perkembangan PT Pos Indonesia, agar tetap bisa berkarya dan menjalankan fungsinya.

“Kami memastikan bahwa Pos Indonesia masih terus berkarya dan hak-hak karyawannya dipenuhi," ujarnya. (asp)