Lifting Migas Pertamina Tak Sesuai, Jonan Minta Proses Produksi Cepat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan meminta Pertamina untuk mempercepat proses pengambilan keputusannya dalam memproduksi minyak dan gas bumi atau migas.

Itu menyusul, tidak tercapainya proyeksi lifting migas sepanjang semester I 2019.

Berdasarkan data SKK Migas, seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah Pertamina memang tidak satupun proyeksinya mencapai target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

Misalnya, proyeksi lifting Pertamina EP semester I 2019 terhadap target 2019, yang sebesar 85 ribu barrel oil per day (BOPD) hanya mencapai 89 persennya. Begitu juga, Pertamina Hulu Mahakam yang hanya diproyeksikan sebesar 69 persen dari target 50.400 BOPD.

"Nah, saran saya sih untuk Pertamina sih decision making process-nya untuk produksi harus lebih cepat. Harusnya dibikin mekanisme, yang menurut saya yang bisa competitive lah lawan yang produsen-produsen asing," kata dia, saat ditemui di Jakarta Convention Center, Rabu, 31 Juli 2019.

Jonan mengakui, rata-rata lifting migas operator lain khususnya industri besar asing seperti Exxxon ataupun yang tergolong dalam top ten industry, memang kadangkala tidak sesuai target, namun mereka mampu menyesuaikan dengan rencana awal produksi.

"Dalam pandangan saya ini, masa ini orang Indonesia sendiri yang ngerjain bisa lebih lama, kan enggak mungkin mestinya. Prosesnya menurut saya, harus lebih cepat, kalau enggak lebih cepat produksinya makin lama bisa enggak memenuhi target," tegas dia.

Diapun menekankan, persoalan target lifting migas bukanlah persoalan politik yang sulit untuk direalisasikan. Apalagi, target lifting migas tersebut juga telah dikonsultasikan dengan pelaku industri termasuk Pertamina serta telah disetujui, sehingga seharusnya bisa direalisasikan.

"Concern kami, yang penting produksi harus sesuai dengan yang direncanakan, ini kan bukan keputusan politik, semua juga kalau bikin plan, tanda tangan kok. Pertamina juga kelompoknya tanda tangan, enggak ada ini target politik, yang riil aja," tuturnya. (asp)