Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:30 WIB

4 Cara Atasi Permintaan Rumah Masyarakat Penghasilan Rendah

Team VIVA »
Rochimawati
Mohammad Yudha Prasetya
Foto :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Contoh rumah murah

VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga saat ini masih berupaya mengatasi ketimpangan jumlah pasokan dan permintaan di sektor perumahan, bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Dilansir dari laman VIVAnews.com  pada Rabu, 14 Agustus 2019, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto  menawarkan empat macam solusi, yang bisa meminimalisasi gap di antara ketimpangan tersebut.

Baca Juga

1. Penyediaan stok tanah 

Solusinya antara lain adalah penyediaan stok tanah untuk perumahan, pengurangan biaya konstruksi, pengurangan beban pembiayaan, dan menawarkan beragam inovasi skema.

Terpopuler

2.Pembangunan 3,9 juta unit rumah 

Kementerian PUPR juga menargetkan pembangunan 3,9 juta unit rumah dengan anggaran mencapai Rp780 triliun, yang telah dicanangkan ke dalam Visium Tahun 2030 mendatang. 

"Tujuannya tak lain adalah untuk mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Indonesia," kata Eko.

Baca juga:

Sengketa Lahan Transmart di Surabaya Bergulir di MA
 

3. Dana dari swasta

Target pendanaan itu porsi pembiayaan perumahannya terbagi menjadi 20-30 persen dari APBN/APBD, dan sisanya yakni 70-80 persen dari pihak swasta atau masyarakat.

"Sehingga diperlukan beragam skema pembiayaan, salah satunya melalui pengembangan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU," ujarnya.

4. Jaminan finansial 

Untuk KPBU yang telah dilaksanakan dalam proyek infrastruktur, hingga saat ini telah didukung dengan sejumlah skema misalnya seperti Viability Gap Fund (VGF), Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF), serta Pembayaran Ketersediaan (AP). Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membantu proses pembebasan lahan. 

Sementara untuk memberikan jaminan finansial pada proyek KPBU, pemerintah telah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multigriya Infrastruktur (PT SMI), yang mendukung pendanaan proyek-proyek KPBU dari tahap persiapan proyek hingga tahap financial close.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Penampakan Rencana Renovasi Besar-besaran Masjid Istiqlal
BERITA - 3 bulan lalu