Mohammed Morsi: Pria yang Masa Kepresidenannya Dipangkas Militer Mesir

Mohammed Morsi merupakan presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, namun masa kepemimpinannya hanya bertahan selama setahun sebelum dilengserkan oleh militer pada 3 Juli 2013.

Aksi militer tersebut terjadi setelah demonstrasi anti-pemerintah berlangsung selama berhari-hari serta penolakan Morsi atas ultimatum para jenderal untuk menanagani krisis politik terburuk Mesir sejak Hosni Mubarak diturunkan pada 2011.

Selang empat bulan setelah dia dilengserkan, Morsi diadili bersama 14 pejabat senior gerakan Ikhwanul Muslimin. Mereka dituduh menghasut para pendukungnya untuk membunuh seorang wartawan dan dua demonstran dari kubu oposisi, serta memerintahkan penyiksaan dan penahanan terhadap pemrotes lainnya.

Tuduhan itu berkaitan dengan rangkaian bentrokan antara demonstran oposisi dan pendukung Ikhwanul Muslimin di luar istana kepresidenan Ittihadiya di Kairo, pada Desember 2012.

Pada sidang pertama, Morsi berteriak dari kursi terdakwa bahwa dirinya adalah korban "kudeta militer" dan menolak aparat hukum mengadilinya.

Dia lantas dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, namun divonis 20 tahun penjara lantaran memerintahkan penyiksaan dan penahanan sejumlah demonstran. Morsi kemudian menghadapi serangkaian gugatan lainnya dan divonis dengan hukuman mati, walau vonis itu belakangan dibatalkan.

Saat meninggal dunia di pengadilan pada 17 Juni 2019, dia sedang diadili atas gugatan melakukan tindakan mata-mata.

Morsi menjadi presiden berkat sokongan para pendukung Ikhwanul Muslimin. - BBC

Anggota parlemen dari kelompok Islam

Mohammed Morsi dilahirkan di desa El-Adwah, Provinsi Sharqiya, pada 1951.

Dia menekuni studi teknik di Universitas Kairo pada 1970-an, sebelum hijrah ke Amerika Serikat untuk meraih gelar doktoral.

Setibanya di Mesir, dia ditunjuk sebagai kepala departemen teknik di Universitas Zagazig.

Selain berkarier sebagai seorang akademisi, Morsi aktif di dunia politik melalui Ikhwanul Muslimin.

Kiprah Morsi di kancah politik terbilang cemerlang. Pada 2000 hingga 2005, dia menjadi anggota parlemen mewakili gerakan Islam tersebut.

Sebagai seorang anggota parlemen, dia beberapa kali mendapat apresiasi atas kemampuannya berorasi, misalnya saat dia mengecam ketidakbecusan pemeirntah dalam insiden kecelakaan kereta api pada 2002.

Morsi dipilih sebagai kandidat presiden dari Ikhwanul Muslimin pada April 2012 setelah pejabat senior gerakan itu, pebisnis miliuner Khairat al-Shater, dipaksa mengundurkan diri.

Dalam kampanyenya, Morsi menyebut dirinya sebagai sosok tangguh yang dapat melawan kebangkitan kroni-kroni Hosni Mubarak.

Abdul Fattah al-Sisi, yang waktu itu menjabat panglima militer, memerintahkan Morsi ditangkap. - AFP

Protes massal

Saat dia meraih tampuk kekuasaan pada Juni 2012 setelah meraih kemenangan tipis dalam pemilu, Morsi berjanji menjadi kepala pemerintahan "untuk semua rakyat Mesir".

Akan tetapi, sebagian kalangan mengeluhkan ketidakmampuannya memimpin saat dihadapkan pada masa sulit. Mereka menudingnya membiarkan kaum Islamis memonopoli kancah politik dan memusatkan kekuasaan ke tangan Ikhwanul Muslimin.

Lebih lanjut, mereka menuduh Morsi salah mengelola ekonomi dan gagal menangani topik-topik yang diserukan para demonstran dan justru mengantarkannya ke kursi presiden: hak dan keadilan sosial.

Penentangan publik terhadap Morsi dimulai pada November 2012 ketika Morsi mengeluarkan dekrit yang memberinya kewenangan lebih—guna memastikan parlemen yang didominasi kaum Islamis dapat menyelesaikan draf konstitusi baru.

Di tengah kekacauan, Morsi mengeluarkan dekrit lanjutan yang memberi kewenangan kepada militer untuk melindungi lembaga-lembaga nasional dan tempat pemungutan suara sampai referendum draf konstitusi digelar pada 15 Desember 2012.

Kalangan pengritik menyebut dekrit itu berujung pada pemberlakuan hukum darurat dan bentrokan antara pendukung Morsi dan kubu oposisi yang menewaskan 50 orang.

Protes massal digelar untuk memperingati tahun pertama Morsi menjadi presiden dan jutaan orang memadati jalan-jalan di berbagai tempat di Mesir.

Morsi sempat divonis dengan hukuman mati, walau belakangan vonis itu dibatalkan. - Reuters

`Kudeta`

Militer memperingatkan Morsi bahwa mereka akan mengintervensi jika dia tidak memenuhi tuntutan publik dalam 48 jam.

Pada 3 Juli malam, militer menangguhkan konstitusi dan mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara berisi sosok-sosok teknokrat sebagai peralihan sebelum pemilihan presiden digelar.

Morsi menyebut tindakan ini sebagai "kudeta".

Penangkapan Morsi diperintahkan kepala angkatan bersenjata yang kini menjadi presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi.

Morsi kemudian dibawa militer ke lokasi tersembunyi dan nasibnya tidak terdengar selama berminggu-minggu.

Para pendukungnya kemudian turun ke jalan di Kairo, menuntut dia dilepaskan dan segera dijadikan kembali sebagai presiden.

Militer menanggapi tuntutan itu dengan membubarkan paksa dua kamp demonstran di ibu kota pada 14 Agustus dan menahan sejumlah pejabat kunci Ikhwanul Muslimin.

Hampir 1.000 orang tewas dalam aksi yang disebut pemerintahan sementara sebagai perlawanan melawan "terorisme".

Setelah Morsi dilengserkan, Mesir mengalami peningkatan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok Islam sekaligus pemberantasan gerakan Ikhwanul Muslimin yang dinyatakan sebagai kelompok teroris.

Selain muncul dalam persidangan, Morsi tak lagi terlihat di depan umum.

Pada saat bersamaan, pendahulunya, Hosni Mubarak, dibebaskan dari penjara – sebuah sinyalemen bahwa Mesir tidak bergerak maju sejak pemilihan umum yang membawa Morsi meraih kekuasaan secara singkat.