KDRT di Korea Selatan, Video Penyiksaan Istri Migran Gemparkan Warga

Sebuah video yang menampilkan seorang pria Korea Selatan memukuli istrinya yang berasal dari Vietnam di depan seorang anak telah memicu kemarahan warga terhadap penyiksaan perempuan asing di negara tersebut.

Pria berusia 36 tahun itu telah ditangkap pada Sabtu (06/07) dan perempuan yang dipukuli sudah dipindahkan ke tempat penampungan bersama anaknya.

Peringatan: Artikel ini memuat penjelasan deskriptif tentang aksi kekerasan

Video itu menguak kerentanan para perempuan mancanegara yang menikah dengan warga Korsel.

Dalam sejumlah kasus, para perempuan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap belas kasihan dari pasangan yang jarang menghadapi konsekuensi hukum dari perbuatan mereka.

Tahun lalu, sebuah survei terhadap 920 istri asal luar negeri di Korsel yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan bahwa 42% responden mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 68% mengalami tindakan seksual yang tak diinginkan.

`Kamu bukan di Vietnam`

Tayangan tersebut, yang sempat diunggah ke Facebook namun kini sudah dihapus menunjukkan pria itu menampar dan menendang perempuan tersebut.

Sang pria berulang kali meninju di bagian kepala dan perut selagi si perempuan meringkuk.

Bocah berusia dua tahun, yang sepertinya putra mereka, tampak menangis di sisi ibunya.

"Bukankah saya sudah memberitahu bahwa kamu bukan di Vietnam?" teriak sang pria.

Media setempat menyebut si perempuan merekam serangan itu dengan menyembunyikan telepon selulernya di tas popok saat kejadian berlangsung di rumah di Yeongam, Provinsi Jeolla Selatan.

Perempuan tersebut menderita patah tulang rusuk akibat serangan.

Belas kasihan suami

Analisis oleh Hyung Eun Kim, BBC Korean Service

Meskipun banyak istri mancanegara mengalami KDRT, hanya sedikit yang melaporkannya ke aparat. Kelompok advokasi mengatakan penyebabnya jelas.

"Dalam skenario terburuk, suami Korea Selatan dan keluarganya sengaja tidak membantu istri dari luar negeri memperoleh kewarganegaraan atau status visa," kata Kang Hye-sook, Direktur Pusat HAM Perempuan Migran di Daegu kepada BBC Korean Service.

Dengan demikian, bagi seorang istri mancanegara melaporkan KDRT dan membuat suaminya kesal sama saja dengan membuang "Mimpi Korea"nya. Hal itu membuat statusnya yang sudah rentan justru bertambah lemah.

Jika sang istri mempunyai anak, kepindahannya dari Korsel juga akan membuat dia tidak pernah melihat anaknya lagi.

Ada pula kecenderungan di Korsel untuk memperlakukan KDRT sebagai "urusan keluarga". Dari kasus KDRT yang dilaporkan selama lima tahun terakhir, hanya 13% kasus yang pelakunya yang ditahan, 8,5% menjadikan pelakunya sebagai tersangka, dan hanya 0,9% yang berujung pada vonis hukuman penjara.

Tahun lalu, sejumlah perempuan tewas dibunuh setelah mengalami kekerasan dari suami mereka. Rangkaian peristiwa itu mengejutkan warga Korsel, apalagi kasus-kasus sudah pernah dilaporkan.

Pascasatu kasus pembunuhan, putri dari korban mengunggah petisi daring yang menuntut hukuman mati terhadap ayahnya yang menikam ibunya.

Anak perempuan tersebut mengklaim ayahnya secara terbuka mengatakan: "Saya bisa membunuhnya dan bebas setelah enam bulan hukuman (penjara)."

Pada November 2018, Kementerian Kesetaraan Gender, Kementerian Kehakiman, dan kepolisian menanggapi kasus KDRT dengan lebih tegas, termasuk hukuman yang lebih keras terhadap orang yang melanggar larangan mendekati korban.

Namun, banyak dari langkah perlindungan korban harus melalui proses pengesahan di parlemen dan itu belum terjadi.

Apa yang mendorong pernikahan transnasional?

Di Korsel, baik pria maupun perempuan menghadapi tekanan sosial untuk segera menikah. Namun, mendapat pasangan untuk menikah tidak selalu mudah khususnya di daerah pedesaan karena banyak perempuan meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota.

Pada era 1990-an, tren itu mendorong para pria untuk menikahi perempuan dari luar negeri. Sejak saat itu, pernikahan transnasional menyebar ke area-area perkotaan.

Beberapa pemerintah daerah, yang ingin meningkatkan populasi, bahkan menyediakan subsidi bagi pria Korea yang membawa pulang pengantin asal mancanegara.

Perempuan asal Vietnam adalah jumlah istri mancanegara terbesar di Korea Selatan. Berdasarkan angka dari badan statistik Korsel pada 2017, sebanyak 28% perempuan luar negeri yang menikah dengan pria Korsel berasal dari Vietnam.

Kemajuan ekonomi Korsel membuat hal ini menjadi daya tarik bagi perempuan luar negeri. Demi standar hidup yang meningkat, sejumlah perempuan berusia awal atau pertengahan 20-an tahun siap menikah dengan pria Korsel yang tidak mereka kenal sebelumnya. Pria-pria ini rata-rata berusia 18 tahun lebih tua.

Ada juga perempuan mancanegara yang sebelumnya berteman dengan pria Korsel kemudian menikah dengan bahagia. Lainnya terpukau dengan imajinasi Seoul yang dihadirkan film-film dan acara televisi Korsel yang populer di Vietnam.

Pernikahan-pernikahan demikian biasanya diatur oleh biro jodoh internasional, namun jumlah orang yang menggunakan jasa biro jodoh menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah biro jodoh kemudian memanfaatkan tradisi patriarki Korsel dengan mengatakan perempuan-perempuan Vietnam dibesarkan oleh "nilai-nilai Konfusius" (filosofi yang juga berakar di dalam budaya Korea). Itu artinya, perempuan Vietnam patuh pada pria dan orang tua sehingga akan melayani suami dan mertua.

Namun, layanan biro jodoh akhir-akhir ini mendapat sorotan lantaran aksi-aksi KDRT.

Pada 2010, seorang perempuan Vietnam bernama Thach Thi Hoang Ngoc (20 tahun), dipukuli dan ditikam sampai tewas oleh suaminya yang berusia 47 tahun, delapan hari setelah tiba di Korea.

Belakangan diketahui, suaminya punya sejarah skizofrenia yang tidak diungkapkan ke istrinya.

Dalam pernyataan kepada rakyat Korsel, Lee Myung-bak yang saat itu menjabat presiden menyampaikan "simpati mendalam kepada keluarga sang perempuan".

Lee mengatakan kata-kata terakhir mendiang kepada ayahnya adalah "Saya akan hidup bahagia."

Perlakuan keji terhadap istri mancanegara juga menjadi topik pembahasan dalam diplomasi bilateral.

Pada 2007, presiden Vietnam saat itu secara resmi meminta duta besar Korsel untuk Vietnam agar mendorong pria Korea "memperlakukan istri mereka dari Vietnam dengan baik".

Kemudian tahun lalu, seorang anggota parlemen Korsel dikecam oleh pegiat hak-hak perempuan setelah mengatakan kepada anggota parlemen Vietnam bahwa "pria Korea Selatan lebih suka perempuan Vietnam".