China Desak Amerika Batalkan Transaksi Senjata dengan Taiwan
VIVA – Pemerintah China menuntut Amerika Serikat segera membatalkan potensi penjualan senjata senilai US$2,2 miliar kepada Taiwan. Persenjataan tersebut di antaranya termasuk tank tempur dan rudal antipesawat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan pengaduan resmi melalui saluran diplomatik yang menyatakan ketidakpuasan yang kuat dan oposisi yang tegas terhadap langkah tersebut.
Namun, pihak AS mengabaikan keluhan China dan menegaskan bahwa peralatan persenjataan itu justru akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Asia.
Penjualan persenjataan militer dari AS ke Taiwan kali ini adalah yang terbesar dalam beberapa dasawarsa terakhir. Transaksi itu terjadi saat hubungan antara Washington dan Beijing sudah tegang akibat perang dagang mereka.
Dilansir dari Asian Correspondent, penjualan persenjataan tersebut mencakup 108 tank M1A2T Abrams, 250 rudal anti-pesawat portabel stringer, peralatan terkait dan dukungan dengan perkiraan biaya lebih dari US$2,2 miliar.
Menurut Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA), penjualan yang diusulkan akan berkontribusi pada modernisasi armada tank tempur utama, meningkatkan sistem pertahanan udara dan mendukung kebijakan luar negeri serta keamanan nasional AS dengan membantu meningkatkan keamanan dan kemampuan pertahanan - dari Taiwan.
Menanggapi pernyataan itu, Geng mengatakan, kesepakatan tersebut melanggar prinsip One China Policy secara serius dan sangat mengganggu urusan internal negara itu.
"China mendesak AS untuk segera membatalkan penjualan senjata yang direncanakan dan menghentikan hubungan militer dengan Taiwan, untuk menghindari kerusakan hubungan China-AS dan merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," katanya.
Kementerian Luar Negeri AS merespons dengan mengatakan transaksi itu tidak mengubah pengakuan AS terhadap Beijing sebagai satu-satunya pemerintah China.
"Minat kami di Taiwan terutama yang berkaitan dengan penjualan militer ini, adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di selat, di seluruh wilayah," ujar Juru bicara Morgan Ortagus kepada wartawan.
"Jadi tidak ada perubahan tentu saja dalam kebijakan ‘One China’ kami yang sudah berlangsung lama," tuturnya.