Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Lintas

Informasi

Kamis, 5 September 2019 | 16:11 WIB

'Kode Keras' Komisioner Tinggi HAM PBB soal Kerusuhan Papua

Team VIVA »
Cesaria Hapsari
Foto :
  • news.un.org
Michelle Bachelet Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB

VIVA – Kerusuhan yang pecah di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu masih menyisakan pedih. Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah fasilitas publik, gedung milik pemerintah hingga kawasan niaga porak poranda. Yang paling menyedihkan, aksi massa yang berakhir ricuh itu sampai merenggut korban jiwa.

Hal itu pun menjadi perhatian dan keprihatinan banyak pihak, enggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Soal rusuh Papua juga disinggung oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB, Michelle Bachelet saat konferensi pers satu tahun jabatannya sebagai KTHAM di Jenewa, Swiss pada Rabu, 4 September 2019. Michelle mengaku memantau kisruh yang terjadi di Papua dan Papua Barat selama dua pekan terakhir.

Baca Juga

"Saya menyambut dengan baik bahwa Presiden Jokowi dan pemangku kepentingan di level tinggi sudah membuat pernyataan melawan segala bentuk rasisme dan diskriminasi yang memang menjadi isu serius di Papua dan Papua Barat. Mereka juga mengimbau agar tenang dan damai. Saya juga sudah mendapatkan informasi soal tindak lanjutnya seperti sejumlah aparat keamanan yang diberikan sanksi karena terlibat kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang," kata dia.

Berkaitan dengan kerusuhan Papua, diplomat Indonesia di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa sudah melakukan komunikasi dengan pejabat KTHAM sebelum konferensi pers berlangsung. "Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua mengingat terdapatnya berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," dikutip dari rilis pers PTRI melalui laman VIVAnews.com.  

Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, PTRI juga menyampaikan perkembangan situasi dan sejumlah usaha yang dilakukan termasuk penegakan hukum, dialog dan persuasi. Aparat keamanan di Papua menurut PTRI telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa.

Meski begitu, ada beberapa hal yang jadi catatan KTHAM terkait rusuh di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Separatis Papua Tembaki Karyawan Freeport, Satu Orang Tewas
TVONE NEWS - 5 bulan lalu
Terpopuler