Mabes Sebut Kapolda Metro Jadi Wakapolri Hanya Isu

VIVA – Markas Besar Polri mengatakan, kabar tentang Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis akan menjadi wakapolri masih sekadar isu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi M. Iqbal mengatakan, kehadiran Idham di Istana Negara saat pelantikan Syafruddin menjadi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu 15 Agustus 2018, adalah hal yang wajar bukan karena Idham mau dilantik menjadi wakapolri.

Apalagi kemarin, tak hanya Idham tapi ada juga perwira tinggi lainnya di Istana. Hingga saat ini, menurut dia, posisi wakapolri masih kosong. 

"Itu kan kalau di Istana ada beberapa perwira tinggi. Dan beliau adalah kapolda Metro Jaya, memang sudah tugasnya. Siapapun itu yang disebut, Pak Idham Azis pun belum ada secara resmi dan itu bisa dikatakan isu," kata Iqbal di Kantor Divisi Humas Polri, Kamis, 16 Agustus 2018.

Kabar yang berkembang, Idham akan diganti oleh Komandan Korps Brimob, Inspektur Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi. Bahkan, sempat beredar video di akun instagram @polisi_kita yang menunjukkan Rudy mengaku siap melaksanakan tugasnya sebagai kapolda Metro Jaya.

Terkait hal itu, Iqbal mengatakan, video tersebut tak ada kaitannya dengan kabar yang menyebutkan kalau Rudy akan mengisi posisi kapolda Metro Jaya, kemudian Idham menjadi wakapolri. Iqbal menyebutkan, video tersebut semata-mata untuk memacu anggota Brimob menyukseskan perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta.

"Video itu internal, cuma sepotong-sepotong video itu untuk internal Brimob, untuk memacu Brimob, karena beliau pembina fungsi untuk melakukan fungsi tugas optimal menjelang Asian Games," ujarnya.

Sebelumnya, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin resmi menjadi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Syafruddin diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Rabu, 15 Agustus 2018.

Syafruddin menggantikan menteri sebelumnya, Asman Abnur. Pergantian Asman diduga karena Partai Amanat Nasional (PAN) tempat Asman bernaung, memilih untuk tidak mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Syafruddin diangkat menjadi menteri PAN-RB berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 P 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja dalam Sisa Masa Jabatan Periode tahun 2014-2019. Keppres ini ditetapkan pada 14 Agustus 2018.