Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Jumat, 4 Januari 2019 | 13:34 WIB

Pejabat Pemkot Depok Diusir dari Gedung DPRD gara-gara 'Titipan'

Team VIVA »
Mohammad Arief Hidayat
Zahrul Darmawan (Depok)
Foto :
  • VIVA/Zahrul Darmawan
Supian Suri, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkot Depok.

VIVA – Seorang pejabat Pemerintah Kota Depok, diusir dari ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok, Jawa Barat. Pengusiran itu diduga dilakukan oleh oleh Ketua DPRD Depok, berinisial HTA, dan disebut dipicu persoalan 'titip-menitip jabatan'.

Sang pejabat pemerintah ialah Supian Suri, kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkot Depok. Dia menceritakan, semua bermula ketika sebelum pelantikan sejumlah kepala dinas, dia mendapat pesan titipan dari HTA, agar empat aparatur sipil negara mendapat promosi jabatan.

Baca Juga

"Kemudian, saya bilang akan disampaikan pada Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), namun ternyata tidak dikabulkan,” katanya, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 4 Januari 2019.

Karena permintaannya tidak ditolak, kata Supian, HTA kemudian meneleponnya dan langsung menghardik pada Senin 31 Desember 2018, sesaat setelah pelantikan beberapa kepala dinas.

Terpopuler

HTA, katanya, menyumpah-serapahinya dengan macam-macam makian. Tetapi, dia berusaha tenang dan diam saja.

HTA, dalam percakapan telepon itu, bahkan mengancam mengusir Supian, jika mereka bertemu di kantor DPRD. "Dia bilang, awas kalau berani ketemu di gedung Dewan, saya usir di sidang paripurna. Bahkan, beliau bilang, 'Kalau lo mau rekam, rekam dah suara gua',” katanya.

Karena merasa tidak ada yang salah, Supian santai saja menanggapi ancaman itu. Ia merasa hal yang dilakukannya sesuai prosedur dan ketentuan. Dia mengaku tak punya peluang merekayasa promosi jabatan itu, karena diawasi oleh Komisi ASN. Pasti ada sanksi atau hukuman jika ketahuan main-main.

Detik-detik pengusiran

Ketika Supian berkantor pada Rabu 2 Desember 2019, dia mendapat undangan untuk menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Depok. Dalam undangan resmi tersebut tertulis, rapat berlangsung pada Kamis 3 Januari.

Dia merasa wajib datang, karena itu jelas undangan resmi. Dia duduk di barisan kursi sebelah kanan di ruang rapat paripurna DPRD. Di sana juga ada beberapa rekan sesama pejabat dinas.

Namun, belum sempat rapat sidang paripurna dimulai, HTA menghampirinya dan langsung menyuruhnya keluar dari gedung Dewan. “Awalnya dia salamin semua, terus, pas lihat saya, dia bilang, 'Lu keluar, lu dari [dari] sini', sambil menunjuk ke arah saya."

Supian masih berupaya membela diri, dengan mengatakan bahwa dia hadir di ruangan itu, karena ada undangan resmi. Namun HTA, katanya, sudah terlalu berang untuk menerima alasan Supian, sehingga sang Ketua DPRD kian keras memerintahkan Supian keluar dari ruang rapat.

Dia akhirnya pasrah, setelah mempertimbangkan agar keributan itu tak menjadi-jadi, juga didukung sejumlah rekannya sesama pejabat dinas. Dia lantas meminta izin meninggalkan ruangan, tetapi HTA seolah belum selesai berurusan dengannya, dan mengatakan tak perlu izin apapun untuk sekadar keluar.

“Kebetulan saat itu ada pegawai yang sakit, terus, ya, saya jenguk aja. Ternyata, kata teman-teman, pas saya keluar, beliau masih meluapkan emosi sesaat sebelum sidang,” ujarnya.

Wali Kota kecewa

Kabar tentang peristiwa itu segera sampai ke telinga sang wali kota, Idris Abdul Shomad, sebagaimana diceritakan Supian. Wali Kota, katanya, menyesalkan peristiwa itu dan memerintahkan wakilnya meredakan suasana.

Namun, menurut Supian, Wali Kota benar-benar menyayangkan peristiwa itu kalau memang benar gara-gara urusan 'titipan jabatan'. "Karena proses mutasi dan rotasi sudah sesuai aturan. Kalau yang lain punya persepsi, sah-sah saja, namun tidak pas kalau di forum seperti itu.”

Keputusan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Depok pada tahap final dan tidak bisa diganggu-gugat. Supian mulanya tak menganggap itu persoalan besar dan mencegah diketahui publik. Tetapi, beliau (HTA) sendiri yang mengangkat ini ke permukaan publik,” katanya.

Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi hal itu pada HTA, sayangnya belum mendapat respons. Bahkan, ketika nomor teleponnya dihubungi, politikus PDIP itu belum juga menjawab hingga berita ini dipublikasikan. (asp)

Topik Terkait
Saksikan Juga
KPK Geledah Ruangan Politikus PDIP I Nyoman Dhamantra di DPR
TVONE NEWS - 2 bulan lalu