Ketua DPRD Depok: Lagu di Lampu Merah Bikin Tambah Macet

Suasana kemacetan di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA - Wacana pemutaran lagu di lampu merah sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengurangi dampak buruk akibat kemacetan menuai protes dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.

“Kalau tujuannya untuk mengatasi stres masyarakat hadapi macet bukan itu solusinya dong, malah nanti orang betah di lampu merah dan semakin panjang macetnya,” katanya pada Senin 15 Juli 2019.

Hendrik berpendapat seharusnya untuk mengatasi kemacetan di Kota Depok, pemerintah dapat mengusulkan pelebaran jalan di sejumlah wilayah yang dianggap rawan terjadi kemacetan. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat program pembangunan jalan-jalan baru di Kota Depok sebagai jalur alternatif.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai selama ini Kota Depok jarang sekali ada pembangunan jalan baru sebagai akses warga. Padahal, jumlah kendaraan di kota tersebut terus meningkat.

“Jadi sebenarnya kalau mau buat program yang sifatnya untuk melayani masyarakat sudah harus dipikirkan, tidak hanya buang wacana ke publik,” tuturnya.

Hendrik menyarankan sebaiknya lagu daerah yang diwacanakan Pemkot bisa dipasang di taman-taman kota ataupun alun-alun.

“Karena di tamanlah orang melepas penat dari aktivitas sehari-harinya. Mereka bisa baca buku di taman atau rekreasi bersama keluarga sambil mendengarkan lagu-lagu daerah biar suasananya jadi lebih akrab.”

Diberitakan sebelumnya, sejumlah lampu merah di Kota Depok rencananya bakal dilengkapi dengan sajian musik daerah. Pemerintah setempat menilai, hal itu dapat menangkal risiko stres akibat macet.

“Iya salah satunya untuk menghibur masyarakat Depok yang kena macet, khususnya Sabtu-Minggu,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada wartawan, Jumat 12 Juli 2019.

Namun demikian, pemasangan lagu di lampu merah itu baru sebatas ide dan semua masih dalam kajian. “Kita tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa memutuskan sendiri. Kita punya Polresta yang bisa dimintai pendapatnya. Jangan-jangan punya pandangan berbeda. Ketika orang keasyikan dengar lagu eh dia lupa jalanin mobilnya,” ujar Idris.

Kajian terkait wacana itu, kata Idris, tidak terbatas sampai kapan. “Kan koordinasi perlu waktu.”

Nantinya, lanjut Idris, musik yang diputar di antaranya adalah lagu daerah.

“Namun yang terpenting bagaimana wali kota bisa meneriaki petugas Dishub atau memantau warga lewat CCTV yang ada di ruang khusus di Pemkot Depok. Jadi saya bisa melihat langsung, bisa mengawasi anggota Dishub yang lengah,” katanya. (ren)