Anies Baswedan Diminta Batalkan Rencana Pembubaran Dinas Energi

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan diminta membatalkan rencananya untuk melakukan pembubaran terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Energi atau SKPD DPE.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, meski lembaga Pemda, DPE sebenarnya bisa memiliki peran yang signifikan juga dalam memberi ketahanan energi, khususnya usai peristiwa pemadaman massal di Jakarta.

"Pembubaran atau penggabungan Dinas Energi itu harus dikaji terlebih dahulu," ujar Trubus di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Trubus menyampaikan, sebagai ibu kota, Jakarta membutuhkan ketahanan energi yang andal. DPE bisa berperan dalam mewujudkan hal itu, misalnya dengan mengkaji penerapan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, lantas bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau lembaga pemerintah pusat.

"Kondisi Jakarta ini membutuhkan ketahanan energi yang andal, salah satunya dari penjaminan ketersediaan listrik ini," ujar Trubus.

Trubus juga mengemukakan, pemadaman massal yang terjadi Minggu lalu, 4 Agustus 2019, membuat Jakarta merugi triliunan rupiah.

Sebagai kepala daerah, Anies diminta menunjukkan langkah inisiatif juga mencegah hal serupa terulang. Salah satunya dengan memberi penguatan kepada Dinas PE.

"Listrik yang padam sampai kemarin itu, telah merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Ini tidak boleh terulang lagi," ujar Trubus.

Sebelumnya diberitakan, Anies berencana melakukan reorganisasi terhadap Dinas PE dengan alasan produktivitasnya dinilai tidak signifikan.

Ranah perindustrian direncanakan dimasukkan ke Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KUKMP) DKI. Sementara itu, ranah energi direncanakan dimasukkan ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI.

"Sekarang sedang ada pembahasan raperda untuk reorganisasi (Dinas PE)," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin kemarin, 8 Juli 2019. (asp)