Kapolri Minta Setiap Daerah Petakan Potensi Kerawanan

VIVA – TNI dan Polri menggelar rapat pimpinan (rapim) di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa 29 Januari 2019. Dalam rapim tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan. Salah satunya mengenai stabilitas keamanan pada tahun 2019 termasuk Pemilu 2019.

Selain itu, kata Tito, dalam rapim ini disamakan persepsi untuk mendorong dan mengamankan serta memberi kontribusi dalam rangka program pembangunan pemerintah di tahun 2019.

Khusus untuk Pemilu 2019, mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta agar setiap daerah memetakan potensi kerawanan. Setelah dipetakan, ia meminta setiap pimpinan wilayah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar tak terjadi konflik dan aksi anarki.

"Jadi semua wilayah agar bermitra. Kapolda dengan Pangdam Danrem, Kapolres dengan Dandim, sekaligus menyiapkan langkah-langkah untuk pencegahan, mendinginkan suasana," kata Tito.

Selain itu, ia juga meminta para pimpinan wilayah untuk mendorong semua pihak melakukan pilkada damai dan melakukan langkah-langkah rencana kontijensi bila misalnya terjadi potensi potensi konflik.

"Kita sinergikan kekuatan Polri dan TNI didaerah masing-masing, bila perlu dengan rayonisasi, ada daerah yang kira-kira perlu dukungan akan kita dukung dengan kekuatan Polri dan TNI disekitarnya," ujar Tito.

Tak hanya sebelum Pemilu, mantan Kepala BNPT juga meminta untuk mewaspadai potensi kerawanan paska pemungutan suara. Termasuk, pihak-pihak yang tak senang dengan hasil proses Pemilu.

Hal ini ia tekankan lantaran dalam Pemilu 2019 bukan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun juga ada pemilihan anggota legislatif baik pusat maupun daerah.

Menurutnya, kerawanan antar calon anggota legislatif lebih terasa lantaran pertarungan bukan hanya antar partai namun juga sesama partai. Ia pun memerintahkan jajarannya siapapun yang bertindak anarkis agar langsung ditindak.

"Penekanan kita juga bukan hanya Pilpres tapi juga terutama Pileg. Pileg ini selain kompetisi antar partai, juga kompetisi antar caleg bahkan di satu partai. Ini juga ada kerawanan, ini juga harus bisa diidentifikasi dan tenangkan. Pencegahan nomor satu kalau ada aksi aksi yang anarkis ya kita pasti akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2019, ia juga mengimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, media, partai politik, calon dan pihaknya lainnya untuk mengedepankan cara-cara yang santun dalam berkampanye.

"Kampanye tentang program dan keunggulan masing-masing. Kalau ada negatif campaign sebatas tertentu masih bisa kita toleransi artinya kampanye tentang kelemahan pihak lain yang memang ada faktanya, supaya masyarakat faham dalam memilih nanti ada kelebihan dan kekurangan yang akan dipilih," katanya.

Namun, ia menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jika ada pihak yang melakukan kampanye hitam atau black campaign. Sebab menurutnya kampanye hitam adalah bentuk tindak pidana.

"Yang tidak boleh adalah black campaign. Kampanye yang fakta tidak ada tapi diada-adakan itu pidana, pasti akan kita tindak. Semua kekuatan untuk monitoring intelijen baik didarat, baik di udara, di dunia cyber kita akan lakukan secara maksimal untuk memonitor dan mengawasi," katanya.