Embarkasi Haji Bandara Kertajati Batal, Jawa Barat Meradang

VIVA – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyayangkan langkah Kementerian Agama (Kemenag) menunda pembangunan embarkasi haji untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Indramayu.

Dijelaskan oleh Uu, Pemprov Jawa Barat sebetulnya sudah siap membantu percepatan untuk pembangunan embarkasi di Indramayu. Mulai mempersiapan sarana pendukung sampai anggaran tambahan.

“Jadi kami menyesalkan dengan tidak jadinya BIJB dijadikan embarkasi haji tahun ini, padahal sebelumnya kami sudah dipersiapkan sarana dan prasarananya, apakah itu penginapan dan hal hal lainnya. Termasuk kami siap mengeluarkan biaya tambahan untuk terselenggaranya embarkasi BIJB,” ujar Uu di Bandung Jawa Barat, Selasa 11 Juni 2019.

Bahkan, Uu mempertanyakan kembali komitmen tiga menteri yang menyetujui pembangunan embarkasi di Indramayu demi pengembangan bisnis kebandarudaraan di Jawa Barat. Uu menambahkan, kesiapan Indramayu jadi lokasi pembangunan embarkasi, melewati fase sulit.

“Waktu itu ada kesepakatan tiga menteri, Menko Kemaritiman, Menhub dan Menteri Agama untuk BIJB dijadikan sebagai embarkasi, bahkan kami sudah sedikit polemik dengan salahsatu kepala daerah gara-gara ini, tapi kok sampai tidak jadi,” ujarnya.

Uu berharap percepatan pengembangan BIJB Kertajati menjadi prioritas jangka panjang Pemerintah Pusat yang berdampak pada kemajuan dua daerah yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka.

“Oleh karena itu kami menyesalkan tetapi kalaupun ini sudah jadi keputusan, tidak apa - apa, tetapi harapan kami untuk masa yang akan datang, pembangunan embarkasi haji di Indramayu harus menjadi skala prioritas karena dengan pembangunan asrama haji di Indramayu menjadi pendorong untuk kesempurnaan BIJB,” katanya.

Sebelumnya, Kemenag RI menyatakan BIJB tidak dapat digunakan untuk keberangkatan haji tahun ini karena tak mungkin mengubah perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu terlalu banyak instansi dalam negeri dan luar negeri yang perlu dilibatkan, sehingga pengurusannya tidak dapat dilakukan dalam tempo singkat.

“Ada orang menyampaikan kepada kami bahwa itu tidak jadi, kendalanya belum secara resmi nyampe ke sini. Dorongan kami, seluruh pemberangkatan haji dan umroh di Jawa Barat ingin di BIJB, peralihan penerbangan tidak ada perubahan lagi, untuk apa? Untuk memanfaatkan fasilitas BIJB yang sudah lengkap,” katanya.