Kepala BMKG Terpilih Jadi Anggota Dewan Eksekutif Badan Cuaca Dunia

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati jadi anggota Dewan Eksekutif WMO 2019
Sumber :
  • Humas BMKG

VIVA – Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati terpilih menjadi salah satu dari 37 anggota Dewan Eksekutif Word Meteorological Organization (WMO) 2019-2023 mewakili RA V (Pasifik Barat Daya) bersama Australia dan Singapura pada Kongres Meteorologi Dunia ke-18 yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, selama 3-14 Juni 2019. 

Terpilihnya kembali Indonesia pada pemilihan Dewan Eksekutif (DE) WMO yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali tersebut menandai 12 tahun secara berkelanjutan, Indonesia menduduki posisi Anggota Dewan Eksekutif WMO.

"Peran utama DE adalah menetapkan kebijakan-kebijakan serta program-program strategis WMO untuk 4 tahun mendatang (2019 - 2023)," ujar Dwikorita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. 

Dwikorita menekankan bahwa untuk mewujudkan keselamatan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pembangunan layanan operasional maritim, sangat diperlukan data meteorologi, oseanografi, vulkanologi dan tektonik. Hal itu harus terintegrasi dalam suatu sistem yang handal, mudah diakses dan didukung oleh jaringan komunikasi yang tangguh (jaringan komunikasi yang tidak akan lumpuh dalam situasi darurat). 

“Untuk itu, perlu dilakukan observasi yang terstandar secara digital dan otomatis real time, dengan peralatan yg rutin terpelihara dan terkalibrasi, dan dilakukan sertifikasi bagi para pengolah data, analis, forecaster, modeler, untuk merekam, memantau  multi-data tersebut di atas,” katanya. 

Ia menjelaskan, jika hal itulah yang sering menjadi kendala, tantangan bagi negara-negara berkembang dalam mewujudkannya karena berbagai keterbatasan baik keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dan dana. 

“Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan data terstandardisasi dan berkualitas dengan sistem yang handal  maka diperlukan adanya partnership atau kerja sama dengan berbagai pihak antarnegara ataupun dengan pihak swasta melalui public-private engagement seperti yang saat ini sedang disiapkan oleh Indonesia,” ujarnya. 

Menurut Dwikorita, one observation policy sangat diperlukan yang akan diatur secara nasional di masing-masing negara untuk menjaga sinergi dan sinkronisasi dalam integrasi data antarlembaga.

Maka, perlunya untuk menguatkan keterlibatan masyarakat dengan menerapkan kearifan dan pengetahuan lokal yang relevan untuk mendukung ketangguhan mereka di kawasan pantai yang rawan bencana. 

“BMKG atas nama Indonesia pun telah menerima Certificate of Appreciation yang ditandatangani Presiden WMO, David Grimes karena keberhasilan dan perannya dalam merealisasikan pilot project pembangunan sistem peringatan dini banjir rob di Indonesia pada Indonesia Coastal Inundation Forecasting System (Ina-CIFS) yang baru saja diluncurkan pada Bulan April tahun 2019 ini,” tuturnya. 

Produk domestik Indonesia yang lain juga telah menjadi bahan percontohan, disebut Dwikorita seperti sistem Cataloguing Extreme Events dan perangkat lunak otomatisasi digitasi pias. 

Menurut dia, dua produk terakhir hasil dari pusat penelitian dan pengembangan ini juga membuka peluang kerja sama bilateral dengan beberapa negara di Afrika dan Amerika Selatan.

"Melalui produk tersebut, BMKG telah diminta untuk memberikan pelatihan atas nama WMO di regional association lainnya khususnya di negara-negara Chile, Afrika Selatan dan Mozambique" lanjut Dwikorita. (ren)