Indonesia Mengekspor Kembali 5 Kontainer Sampah ke Kanada

Pejabat senior KLHK mengatakan Indonesia telah mengekspor kembali lima kontainer sampah asal Kanada karena tidak sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

"Skrap kertas berasal dari Kanada, tetapi pelabuhan muatnya ada di Seattle (di Amerika Serikat). Jadi kita kembalikan dahulu ke Seattle, ke pelabuhan muatnya," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya KLHK Sayid Muhadhar ke wartawan BBC News Indonesia, Mehulika Sitepu.

Sayid lantas memaparkan kronologis pengembalian kembali kelima kontainer tersebut pada Jumat (14/6) dari pelabuhan Surabaya.

"Akhir Maret atau awal April ada importasi yang tak biasanya, terindikasi bercampur dengan limbah-limbah lain, popok bekas, plastik bekas dan lain-lain sehingga oleh bea cukai ditahan.

"Setelah dikonfirmasi ke KLHK, kami sampaikan ini bukan skrap kertas sebagaimana yang diimpor sehingga kita harus re-ekspor kembali.

"Tapi reekspor kan butuh waktu, butuh konfirmasi ke negara asal dan seterusnya. Akhirnya Juni ini baru bisa kita reekspor kembali."

Indonesia masih mengizinkan impor plastik

Selama bertahun-tahun China menerima sebagian besar plastik bekas dari seluruh dunia, tetapi berhenti pada tahun lalu dalam upaya membersihkan lingkungannya.

Sejak saat itu, sejumlah besar limbah telah dialihkan ke Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Bulan lalu, Malaysia telah berjanji untuk mengirim kembali ratusan ton sampah plastik ke negara asalnya, sedang Filipina memicu pertikaian diplomatik dengan Kanada setelah memerintahkan untuk mengirim kembali berton-ton sampah yang dibuang di negara itu.

Namun Sayid Muhadhar dari KLHK mengatakan bahwa Indonesia masih mengizinkan impor plastik dari luar.

"Plastik yang boleh diimpor, seperti plastik bersih, yang dapat didaur ulang, yang bukan dari TPA, tidak kotor," jelas Sayid.

Seraya menambahkan, "Kalau plastik itu bercampur dengan bahan kimia lain, dengan limbah lain, pasti direekspor kembali."

Saat ini pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah kontainer yang disinyalir tidak sesuai dengan PIBnya di pelabuhan Jakarta dan Batam.