Ma'ruf Amin: Ide Khilafah Tertolak, Bukan Ditolak

Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Sumber :
  • VIVA/Anwar Sadat

VIVA – Para purnawirawan ABRI diprakarsai oleh AM Hendropriyono mengadakan Silaturrahmi dan Halal Bihalal di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2019. Acara ini dihadiri juga oleh Calon Wakil Presiden 01 Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin tiba sekitar pukul 13.50 WIB. Sejak tiba di lokasi sampai aula acara, Ma'ruf didampingi oleh Hendropriyono dan menyalami para tamu lain yang hadir.

Pada acara ini, terlihat sejumlah tokoh purnawirawan ABRI. Di antaranya Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar dan Wakil Presiden Keenam Try Sutrisno. Dalam acara ini, Ma'ruf Amin didapuk sebagai penceramah.

Hendropriyono, selaku pemrakarsa acara menyampaikan, acara silaturahmi kali ini sebagai kelanjutan dari silaturahmi yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 19 Juni 2019.

"Saya beserta seluruh purnawirawan dan istri-istrinya, bekerja tiga hari tiga malam, enggak bener itu. Tapi kita sudah bekerja untuk menggelar acara halal bihalal yang menjadi kelanjutan halal bihalal yang dilakukan di Mabes TNI," kata Hendropriyono.

Menurut Hendro, acara ini memang sudah terjadwal dan pada akhirnya bersesuaian dengan halal bihalal di Mabes TNI Cilangkap.

"Tidak apa-apa kita terus maaf-maafan. Karena banyak yang sudah sepuh, maka acara ini juga banyak dibantu oleh yang masih aktif ini. Mereka itulah mungkin yang tiga hari tidak tidur," kata Hendropriyono.

Dalam ceramahnya, Ma'ruf Amin menyampaikan salah satu pembahasannya mengenai Pancasila. "Sebagai bangsa juga tentu kita harus kembali ke jati diri bangsa kita yaitu Pancasila dan UUD 45," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, Pancasila adalah titik temu dari sejumlah perbedaan yang ada. Dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara juga sudah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu.

Negara Kesepakatan

Ketika Pancasila dijadikan pilihan sebagai dasar negara, kata Ma'ruf, semuanya sepakat. Mulai dari kalangan nasionalis, agama, para ulama semua menyetujui Pancasila.

"Karena itu Pancasila adalah kesepakatan. UUD 45 juga kesepakatan bagaimana kita mengatur dan mengelola negara itu sudah disepakati dalam UUD 45. Karena itu saya menamakan negara ini sebagai negara kesepakatan," ujarnya

Untuk itulah, apabila ada yang terjadi di luar kesepakatan, maka itu berarti di luar dengan asas berdirinya bangsa. Ma'ruf mengambil contoh terkait adanya isu negara khilafah yang akan didirikan di Indonesia.

"Masalah-masalah yang di luar kesepakatan timbul, dan termasuk bentuk negara. Kalau ditanya khilafah boleh atau tidak, ya tidak boleh. Bukan karena Islam atau tidak Islam, tapi karena menyalahi kesepakatan. Bukan ditolak tapi tertolak secara otomatis karena ada kesepakatan," ujarnya

Oleh karena itulah, Ma'ruf menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa. Apabila itu semua dapat dijaga, maka bangsa Indonesia akan damai dan aman.

"Apabila ada kesepakatan itu kita pegang teguh, Insya Allah aman. Sebagai agama aman, sebagai negara aman, sebagai bangsa aman. Oleh karena itu kita semua, ulama, purnawirawan harus menjadi penjaga dan mengawal prinsip-prinsip bangsa ini supaya kita semua kembali ke prinsip-prinsip yang telah digariskan para pendiri bangsa ini," ujarnya. (mus)