Di Forum Komunitas Keamanan ASEAN, Wiranto Soroti Isu Terorisme

VIVA – Menko Polhukam Wiranto menghadiri forum pertemuan Komunitas Politik Kemanan ASEAN atau ASEAN Political-Security Community (APSC) di Thailand, Sabtu, 22 Juni 2019. Ia menekankan Konsep Cetak Biru APSC yang sudah disusun beberapa program kerjasama negara ASEAN harus dikawal demi proyeksi hingga 2025.

Wiranto yang mewakili pemerintah RI menaruh harapan agar APSC bisa aktif menjalin hubungan dengan pemerintah RI.

"Kami yakin bahwa kemajuan ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat kami sebagai wujud komitmen kami untuk mencapai visi Komunitas ASEAN 2025," kata Wiranto seperti disampaikan dalam keterangan resminya, Minggu malam, 23 Juni 2019.

Dia pun menyampaikan beberapa isu topik pembahasan dalam forum tersebut. Salah satunya terkait terorisme. Wiranto menyebut perkembangan teroris menjadi perhatian utama mengingat aksi pelaku teror terus mengembangkan strategi dan taktik secara kelompok maupun individu.

Menurutnya, perkembangan gerakan terorisme di Indonesia menjadi catatan. Lalu, Wiranto bicara soal perlunya kerjasama aparat dalam menghentikan aliran keuangan teroris. Negara ASEAN diharapkan bisa satu visi dalam dalam persoalan ini.

Ia menyebut program yang sudah diprakarsai pemerintah RI terkait fokus upaya mencegah dan menangkal bangkitnya radikalisasi dan ekstremisme. Pencegahan ini dengan menggandeng kaum muda untuk menghentikan akses kelompok teroris ke berbagai platform internet.

"Sejak 2016, Indonesia memprakarsai sebuah program untuk perdamaian di ruang maya. Di mana kami memberdayakan kaum muda kami. Bagaimana lokakarya regional tentang komunikasi strategis melawan radikalisme melalui internet," jelas eks Panglima ABRI itu.

Kemudian, Wiranto juga menyoroti masalah negara bagian Rakhine. Hal ini penting karena dalam KTT ASEAN, Presiden RI Jokowi juga bertemu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Dia menekankan dinamika perkembangan Rakhine mesti dipantau. Mengingat juga konflik etnis tersebut di wilayah negara bagian Myanmar itu sudah berlangsung lama.

"Beberapa rekomendasi soal proses repatriasi untuk rakyat Rakhine harus dijalankan secara sukarela, aman dan bermartabat," ujarnya.

Isu lain yang disinggung Wiranto terkait kerja sama hukum. Dia merespons positif soal perjanjian ASEAN tentang bantuan hukum saling timbal. Cara ini penting untuk memerangi jaringan kejahatan global.

"Kita perlu terus mempromosikan untuk memerangi kejahatan lintas negara," ujarnya.

Tak ketinggalan, ia juga menyinggung masalah Laut China Selatan. Kata dia, ASEAN sudah membuat langkah maju yang signifikan dalam negosiasi teks negosiasi draft tunggal kode etik.

"Kita perlu mempertahankan momentum positif ini dengan menunjukkan persatuan dan solidaritas ASEAN," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir antara lain Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi. Selain itu, 9 menteri negara ASEAN ikut hadir seperti antara lain  Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, dan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai. (hty)