NU Ingatkan Khofifah agar Pastikan Birokrasi Jatim Bebas Radikalis

VIVA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah petinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur menggelar pertemuan di sebuah rumah makan sekitar Masjid Al Akbar Surabaya pada Selasa siang, 23 Juli 2019. Pertemuan membahas upaya penangkalan radikalisme dan anti-NKRI di lingkungan birokrasi dan pendidikan.

Khofifah bertemu dengan para pengurus dan kiai NU Jatim sekira satu jam. Dari kalangan NU Jatim hadir, di antaranya, Rais Syuriah, Anwar Mansur; Wakil Rais Syuriah, Agoes Ali Masyhuri; Ketua Tanfidziyah, Marzuki Mustamar; dan mantan Ketua Tanfidziyah, Hasan Mutawakkil Alallah.

"Tadi silaturrahim dan [membahas] waspada gerakan radikalisme, diawali dari Pemprov (Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Kalau Pemprov-nya tidak peka mana mungkin Pemprov bisa menginstruksikan kepada lembaga-lembaga yang lain. Yang paling pokok [yang dibahas], ya, itu," kata Marzuki Mustamar.

NU, katanya, mengingatkan Gubernur agar selektif dan berhati-hati dalam mengangkat pejabat di lingkunngan Pemprov Jatim dan organisasi perangkat daerah, lembaga pendidikan dan lainnya, juga secara kontinyu mengingatkan pemerintah kabupaten/kota akan itu. "Kita mintanya, misalnya, hati-hati kalau mengangkat kepala sekolah."

Dia melihat tanda-tanda radikalisme mulai terang menyusupi lingkungan birokrasi Pemprov Jatim dan instansi sekitar. "Semuanya harus bersih dari radikalisme, (harus) full NKRI. Kita minta semuanya, yang bawah ke atas dan ke samping, kalau itu jadi kewenangannya Ibu (Gubernur Khofifah), harus bersih dari yang anti-Pancasila," ujar Marzuki. 

Gubernur Khofifah mengatakan, NU dan pesantrennya adalah elemen strategis dalam mereduksi segala macam bentuk intoleransi dan radikalisme. "Jika melakukan penetrasi terhadap radikalisme, tentu pintu yang paling kuat adalah pendidikan, dan satu kekuatan yang sudah terbukti bagaimana memagari NKRI secara signifikan, ya, pesantren," ujarnya.