Kapolri Buka Pintu Dialog soal Papua, OPM Menolak

Setelah polisi mengklaim situasi di Jayapura, Papua berangsur kondusif, pemerintah Indonesia memfokuskan pada penyelesaian konflik dengan membuka dialog, termasuk dengan kelompok prokemerdekaan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, dialog dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya ditujukan untuk meredam konflik, dengan syarat tidak ada "permintaan yang berlebihan". Namun juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menegaskan, dialog "tidak diperlukan karena yang diperjuangkan adalah kemerdekaan Papua".

"TPNPB-OPM berjuang bukan untuk dialog, tapi demi Papua merdeka. Tidak ada dialog dengan TNI/Polri," tegas Sebby kepada wartawan BBC News Indonesia, Ayomi Amindoni, Rabu, 4 September 2019.

Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN OHCHR), Michelle Bachelet menyatakan prihatin atas meningkatnya kekerasan di Papua dan Papua Barat dalam dua minggu terakhir, yang menyebabkan kematian beberapa demonstran dan personel keamanan.

Dalam keterangan tertulis, Bachelet mengatakan bahwa peningkatan kekerasan itu adalah "bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang di Indonesia".

"Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," ujar Bachelet.

Dia mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memulihkan layanan internet yang telah berlangsung selama lebih dari dua pekan.

`Negara hadir`

Di sepanjang jalan dari Jayapura hingga Sentani di Papua, tiap beberapa ratus meter, terlihat aparat keamanan dengan perlengkapan lengkap tengah berjaga. Mereka adalah tambahan pasukan gabungan TNI/Polri dari beberapa daerah yang dikerahkan untuk mengamankan situasi di Jayapura setelah pengrusakan dan pembakaran kantor pemerintah, toko dan fasilitas umum, dalam demonstrasi menentang tindakan rasialisme, pekan lalu.

Kapolri Tito Karnavian, yang untuk sementara berkantor di Jayapura, mengklaim situasi di Jayapura sudah berangsur kondusif dan menegaskan penambahan pasukan adalah "bukti kehadiran negara", dan bukan untuk menakut-nakuti warga.

"BKO (bantuan kendali operasi) ini kita lakukan untuk menjamin keamanan, bukan dalam rangka untuk melakukan aksi kekerasan supaya masyarakat tenang, mereka melihat ada aparat keamanan di mana-mana, patroli kita tingkatkan, di beberapa titik juga kita akan lakukan razia senjata tajam," ujar Tito Karnavian ketika ditemui di Sentani, Papua, Rabu,  4 September 2019.

Pernyataan Tito tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa penambahan 6.000 aparat keamanan "membuat warga resah". Dia memastikan aparat yang ditugaskan di Papua mengedepankan langkah persuasif.

"Mereka kita minta menghormati masyarakat lokal yang ada di sini, jangan melakukan tindakan diskriminasi. Kalau ada razia, semua dirazia," tegas Tito.

Meski situasi tampak kondusif, beberapa warga Papua mengatakan masih trauma dengan apa yang mereka alami pekan lalu, ketika mereka dirazia oleh warga pendatang.

Hana Wakman, warga Papua yang tinggal di Sentani, mengaku hingga kini belum merasa aman untuk beraktivitas di Jayapura seperti sedia kala.

"Selaku orang Papua saya geram juga. Jadi trauma seperti ini kan bukan saya saja, pasti ada orang lain yang ada di belakang sana, ini memicu emosi kan, berimbas banyak," tutur Hana.

Beberapa warga pendatang menyusul tindakan anarkis oleh massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor pemerintah, toko-toko, dan fasilitas umum, pada Kamis, 29 Agustus 2019.

`Tidak puas`

Hingga Rabu kemarin, di jantung kota Jayapura, tampak sisa-sisa bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa, pada Kamis pekan lalu. Di beberapa tempat, tampak para warga mulai membereskan puing-puing sisa kerusuhan. Ekskavator dikerahkan untuk memindahkan puing-puing dari lokasi kerusuhan.

Unjuk rasa yang diwarnai tindakan anarkis merupakan puncak dari rentetan demonstrasi menentang rasialisme di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat. Beberapa di antaranya berujung ricuh.

Anggota DPRD Jayapura Karel Samonsabra menegaskan, meskipun dia tidak sepakat dengan demonstrasi yang anarkis, dia beralasan demonstrasi yang dilakukan oleh warga Papua adalah imbas dari "ketidakadilan" dan "kesenjangan" yang sudah lama terjadi.

"Ini adalah bagian dari ketidakpuasan dengan adanya perlakuan seperti begitu. Mana ada di Papua sini, menghina orang-orang di luar Papua, enggak ada," tegasnya.

Karel mengatakan, yang dikehendaki masyarakat Papua ialah pihak berwenang menindak semua orang atau kelompok yang diduga terlibat memicu demonstrasi dan yang terlibat kerusuhan.

"Kembali ke teman-teman penegak hukum, kerja mereka sampai di mana. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman di Papua. Jadi bukan sekadar statement kita sudah proses, sudah tangkap, ataupun sekadar kata-kata maaf, itu tidak akan menyelesaikan masalah," ujarnya.

Hingga kini, polisi sudah menetapkan dua tersangka kasus dugaan provokasi dalam peristiwa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus lalu, termasuk aktivis dan pengacara HAM, Veronika Koman. Di sisi lain, polisi telah menetapkan 68 tersangka kasus dugaan tindak pidana kerusuhan yang terjadi dalam aksi menentang rasialisme di Papua dan Papua Barat.

Dalam gelombang aksi di Papua dan Papua Barat, beberapa orang, baik aparat keamanan dan peserta demo, dilaporkan meninggal dunia.

Rekonsiliasi dan dialog

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN OHCHR) Michelle Bachelet mengaku khawatir tentang adanya "laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif dalam kekerasan".

"Para pembela hak asasi setempat, pelajar dan jurnalis, menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi," tulisnya dalam keterangan yang diterima BBC News Indonesia.

Untuk meredam agar konflik tidak melebar menjadi konflik sosial, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama berkantor di Papua, dia akan bertemu dengan paguyuban masyarakat pendatang di Papua, seperti suku Bugis dan Jawa.

"Gunanya kita melakukan rekonsiliasi dengan paguyuban adalah memberikan rasa aman," ujar Tito.

Saat ini, pemerintah tengah memproses ganti rugi atas kerusakan akibat aksi anarkis massa. Kerugian akibat kerusuhan yang terjadi di Entrop dan Jayapura, lanjut Tito, diperkirakan mencapai Rp20 miliar.

"Sekarang masalahnya pihak mana yang akan memberikan bantuan, apakah dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat," ujar Tito.

Sementara fasilitas umum yang rusak akan segera diperbaiki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ia juga menyatakan membuka ruang dialog dengan kelompok prokemerdekaan Papua, TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya. Namun, dia memastikan negara tidak akan "mengalah".

"Kalau enggak mau dialog, masak kita ngalah. Kita akan keras juga," tegas Tito.

Ajakan dialog dengan kelompok Egianus Kogoya disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono pada saat bertemu dengan tokoh masyarakat di Biak dan Jayapura, Selasa, 27 Agustus 2019.