Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Senin, 21 Oktober 2019 | 06:21 WIB

Tangan Besi Jokowi untuk Birokrasi Asal Jadi

Team VIVA »
Lazuardhi Utama
Foto :
  • VIVA/M Ali Wafa
Presiden Joko WIdodo di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

VIVA – Jokowi langsung menggebrak usai dilantik bersama Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Ia akan bersikap tegas kepada siapa pun yang mencoba menghambat kesuksesan program pemerintah. Salah satunya birokrasi.

Dalam pidatonya usai pelantikan di Gedung DPR/MPR RI, Minggu, 20 Oktober 2019, Jokowi bercerita tentang kekecewaannya ketika bawahannya melaporkan sebuah program, yang katanya, sudah terlaksana. Padahal setelah dicek di lapangan belum.

Baca Juga

"Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya "Program sudah terlaksana Pak." Tetapi, setelah dicek di lapangan, saya tanya ke rakyat, mereka belum menerima manfaatnya," papar Jokowi.

Karena itu, belajar dari pengalamannya di periode pertama, Jokowi ingin birokrasi di bawah komandonya bersama jajaran menteri nanti bukanlah birokrasi yang kaleng-kaleng atau asal jadi.

Terpopuler

"Saya sering ingatkan ke para menteri. Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ibarat WhatsApp

Ia mengingatkan kembali bukan proses yang utama tetapi hasil. Jokowi mencontohkan cara mengeceknya ibarat mengirim pesan lewat pesan instan WhatsApp atau SMS, di mana ada keterangan apakah pesan yang dikirimkan sudah sent atau delivered.

"Nah, tugas kita menjamin delivered bukan cuma sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta, dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program pemerintah dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.

Bukan itu saja. Jokowi akan memangkas jalur birokrasi lewat penyederhanaan eselonisasi.

"Penyederhanaan birokrasi harus kita lakukan besar-besaran. Eselon I, II, III dan IV. Apa enggak kebanyakan? Saya minta disederhanakan jadi dua level. Pejabat eselon diganti sama jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," tegas dia.

Jokowi juga meminta kepada seluruh menteri, pejabat setingkat menteri dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, ia tidak segan untuk mencopot. "Saya pastikan dicopot," paparnya, seraya mempertegas.

Endowment Fund

Selain akan menerapkan tangan besi untuk birokrasi, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang pekerja keras dan dinamis, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur.

"Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur, yang salah satunya, mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," kata Jokowi.

Terakhir, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

"Akhir kata, sebuah pantun akan saya bacakan, Layarku sudah terkembang. Kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia maju," ujar Jokowi, menutup pidato kenegaraan.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Pelukan dengan Surya Paloh, Jokowi: Bentuk Silaturahmi
TVONE NEWS - 2 hari lalu