Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Selasa, 29 Oktober 2019 | 06:20 WIB

Menakar Kemungkinan Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Foto :
  • bbc
- BBC Indonesia

Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kembali berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada hari Senin, 28 Oktober 2019. Salah satu tuntutan mereka agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebagai langkah hukum membatalkan Undang-undang (UU) KPK yang diyakini bisa melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Salah satu pengunjuk rasa, Firda Sintia mengaku tak akan berhenti turun ke jalan sampai tuntutan membatalkan UU KPK dikabulkan Presiden Jokowi.

Baca Juga

"Untuk menguatkan kembali KPK dengan cara menuntut presiden mengeluarkan Perppu," kata mahasiswa dari daerah Jakarta Selatan ini saat ditemui BBC News Indonesia di depan Istana Negara.

Firda juga berharap UU KPK yang baru disahkan pertengahan September lalu, tidak akan menjadikan komisi antikorupsi makin lembek dalam pemberantasan korupsi. Dengan cita-cita Presiden Jokowi mendukung investasi, diperlukan kebijakan menguatkan KPK bukan melemahkan.

"KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi superbody, jangan sampai dilemahkan," katanya.

Di lokasi yang sama, Alfiansyah Ramdhani, mahasiswa yang turun ke jalan sudah pesimistis Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perppu. Hal ini ia nilai dari rentetan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sipil, tak menggoyahkan sikap presiden mengeluarkan perppu.

"Di sini Jokowi tidak berpihak kepada kita sebagai rakyat, ditambah juga kita sudah melakukan aksi dari 19 sampai 20 Oktober dan masih belum menghasilkan apa-apa," katanya.

Belum ada arahan

Pekan lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku belum dapat arahan dari Presiden Jokowi terkait Perppu UU KPK.

"Belum ada arahan, belum masuk ke substansi kita. Kita belum masuk ke materi apa pun," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kepada media.

Dalam waktu dekat, Kemenkopolhukam akan fokus mengumpulkan persoalan-persoalan di internal institusinya termasuk kementerian yang berada di bawah koordinasinya. "Namanya menteri koordinator itu mengoordinasikan kementerian terkait," lanjut Mahfud MD.

Sebelum menjabat Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan tokoh yang cukup kencang menyuarakan Perppu untuk membatalkan Undang-undang KPK.

Bersama puluhan tokoh lainnya, ia diundang Presiden Jokowi, 26 September lalu. Undangan ini menyusul gelombang unjuk rasa dari masyarakat sipil dan mahasiswa menolak revisi UU KPK.

Guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menyampaikan tiga usul yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Tiga usul ini merupakan pilihan untuk membatalkan UU KPK yang kontroverial. Apa saja usulan itu?

1 . Legislative Review

Pilihan pertama untuk membatalkan Undang-undang KPK adalah kajian ulang di legislatif (legislative review). Legislative review merupakan revisi undang-undang pada umumnya, kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gita Putri Damayana.

"Sebetulnya enggak ada yang spesial dengan istilah legislative review. Seolah-olah itu sesuatu yang baru, padahal itu enggak sama sekali," lanjut Gita.

Lihat artikel asli
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jokowi: Tambahan Bantuan UMKM Harus Segera Dilakukan
TVONE NEWS - 3 bulan lalu
Terpopuler