Hapus UN, Ini Cita-cita Besar Nadiem Makarim Lewat Merdeka Belajar

Mendikbud Nadiem Makarim.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro

VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim baru-baru ini mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem pendidikan nasional yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Salah satu rencana Nadiem dalam konsep Merdeka Belajar itu adalah menghapus ujian nasional (UN) di tahun 2021, dan akan mengganti dengan cara assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana menyatakan, konsep Merdeka Belajar dalam sistem pendidikan nasional tersebut adalah suatu konsep perubahan pada sistem pendidikan nasional yang akan berlangsung di masa mendatang.

Menurut Ade, konsep itu sudah muncul melalui proses kajian serta evaluasi panjang yang dilakukan oleh tim khusus yang dibuat oleh Menteri Nadiem Makarim.

"Prosesnya tentu kami mendapatkan masukan dari mana-mana, termasuk dari PGRI, masukan dari asosiasi guru yang lain, masukan dari LSM, dari lembaga pendidikan, masukan dari para pemangku kepentingan, dari para Dirjen eselon dua, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk juga masukan terhadap hasil visa, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap hasil visa," kata Ade Erlangga dalam sebuah diskusi bertajuk 'Merdeka Belajar, Merdeka UN' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2019.

Ia menjelaskan, terobosan baru dari Menteri Nadiem dalam dua bulan pertamanya ini merupakan hasil dari evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional yang selama ini berjalan. 

Menurut Ade, ide besar dari perubahan konsep sistem pendidikan ala Nadiem ini adalah bagaimana pemerintah dapat menciptakan suasana belajar dan mengajar dengan suasana happy dengan cara mengusung tingkat kesetaraan antara murid dan guru. 

Ia meyakini, jika antara murid dan guru tidak memiliki jarak dalam proses belajar mengajar, maka di situ akan muncul pola sharing ilmu pengetahuan antar murid dan guru. Dengan demikian, murid juga dapat menikmati suasana belajar dan mengajar di sekolah.

"Makanya tag kita itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu bahwa pendidikan itu harus menciptakan sebuah suasana, suasana yang membahagiakan bahagia buat siapa? bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, bahagia untuk semua," ujarnya.

Dalam konsep itu, lanjut Ade, Kemendikbud akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 mendatang. Penghapusan UN yang dimaksud adalah, UN tidak akan menjadi syarat penentuan kelulusan siswa didik lagi. UN akan diganti dengan assesment kompetensi minimum dan survei karakter. 

"Jadi asessment yang kita lakukan itu tidak diakhir periode kelas mas, asessment itu  untuk melakukan pemetaan, asessment kompetensi minimum ya jadi anak-anak itu, atau guru juga atau sekolah, itu juga di-asess, dilakukan penilaian. Makanya dilakukan di tengah-tengah anak untuk usia kelas 4, anak usia untuk usia kelas 8, dan usia kelas 11 itu kan masih ada jeda untuk melakukan evaluasi dan pembenahan di tahun berikutnya," kata Ade Erlangga.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, mengatakan, Nadiem harus segera menyampaikan kajiannya terlebih dahulu secara utuh kepada DPR RI dan masyarakat secara utuh. Hal itu perlu dilakukan agar konsep Merdeka Belajar yang sudah dirancang oleh Kemendikbud tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

"Kami Komisi X meminta kajiannya, berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata Putra Nababan.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Komisi X DPR RI hingga saat ini masih belum melihat blue print atau cetak biru sistem pendidikan yang akan dibawa ke depan.

"Jangan ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kebijakan," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua PB PGRI periode XXI Didi Suprijadi. Didi menyatakan, dalam proses perjalanan sebuah sistem pendidikan yang diterapkan oleh Kemendikbud, guru itu sebagai eksekutor. Sehingga, pihaknya meminta agar konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim ini tidak menjadi proses ajang coba-coba.

"Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian. Memang betul, kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim menegaskan bahwa Ujian Nasional atau UN 2020 merupakan yang terakhir. Dalam artian, pada tahun 2021 ujian nasional dihapus dan digantikan dengan Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.