Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Rabu, 9 Januari 2019 | 13:55 WIB

Kritik Keras Fahri Hamzah, KPU Seperti Takut Bicara

Team VIVA »
Eko Priliawito
Foto :
Fahri Hamzah.

VIVA – Penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi, Fahri Hamzah, mengeluarkan kritik keras terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap banyak masalah selama ini. Kritik Fahri disampaikan dalam program Indonesia Lawyers Club bertema ‘Menguji Netralitas KPU’ di tvOne pada Selasa malam, 8 Januari 2019.  

Menurut Fahri, rapat-rapat dan pertemuan persiapan debat kandidat presiden-wakil presiden diriuhi  terlalu banyaknya improvisasi oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, tendensi cenderung masuk sehingga satu sisi mereduksi konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat, dan di sisi lain tidak menggambarkan substansi debat.

Baca Juga

"Jangan kemudian dianggap undang-undang tidak ada sehingga semua negotiable, ini yang membuat KPU jadi tidak netral. Dan ada kepentingan pencitraan di tengah jalan," katanya.

Menurut Fahri, ini terjadi karena KPU sendiri tidak mengerti membela diri. Padahal sudah ada sistem penyelenggaraan pemilu yang sangat baik. Keberadaan Bawaslu dan DKPP jelas untuk menjaga agar KPU netral, tidak tergelincir. “Ini sudah ada, jadi tidak usah khawatir," katanya.

Tapi dikritik Fahri, bahwa KPU saat ini kecenderungan tidak punya konsep dan tidak memahami apa maksud dari undang-undang penyelenggaraan pemilu itu. KPU saat ini seperti tidak memiliki sikap, banyak kontroversi yang terjadi tidak dijawab. Tapi begitu ada kontroversi 7 kontainer surat suara, tiba-tiba tampil seperti jagoan.

"Mengajak petahana seolah-olah untuk mengeroyok tim sebelah. Ini yang kemudian dilihat orang tidak netral. Kalau KPU stik saja, dengan tugas rutin KPU. Dan saya kira presroomnya KPU tahun ini paling sepi tuh. Dulu paling ramai, wartawan paling banyak di sana. Sekarang kurang ramai," katanya.

Selain itu, KPU selama ini dikritik seperti tidak memiliki keasyikan untuk berbicara. Bicara untuk meyakinkan rakyat. KPU harus berani bersikap berdasarkan dasar hukum yang ada. Bila ada keraguan soal DPT jelaskan, ada keraguan tentang kotak suara yang bisa hancur juga jelaskan, sampai masyarakat puas.

"Jangan kemudian ini ada upaya untuk menghancurkan wibawa penyelenggara pemilu, itu Anda jawab. Anda dipilih sebagai jagoan-jagoan untuk menjelaskan ini. Jadi jangan baper begitu, jawab saja, kan Anda digaji untuk itu. Jadi sistem bekerja," katanya.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Indonesia 1046 Kasus Corona, Kalung Anti Virus dan KPU
BERITA - 4 bulan lalu
Terpopuler