Elite Demokrat: Luhut Kerap Disebut Buldozer Politik Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik tidak sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengenai wacana perwira tinggi dan perwira menengah TNI aktif menempati jabatan sipil. Rachland heran dengan ucapan Luhut.

Dia pun siap berdialog bahkan menantang Luhut untuk debat terbuka terkait isu ini.

"Saya  keberatan. Saya undang Luhut Binsar Panjaitan berdebat terbuka mengenai ini menghadapi saya," kata Rachland kepada VIVA, Jumat malam, 22 Februari 2019

Bahkan Rachland juga meminta bantuan media massa untuk menyampaikan hal ini kepada Luhut. Dia ingin agar perdebatan itu juga dapat disaksikan oleh publik

Selama ini, Rachland menilai sosok Luhut kerap menjadi alat untuk memuluskan kepentingan politik Jokowi. Maka dari itu, harus ada yang berani menghadapi Luhut agar tidak seenaknya.

"Luhut kerap disebut buldozer politik Jokowi. Harus ada yang berani menghadapi atas nama demokrasi," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut sudah berkomunikasi dengan residen Jokowi mengenai rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga. Kata Luhut, Jokowi menyetujui dengan rencana itu harus dikaji dan dicarikan payung hukumnya.

Alasan Luhut karena perwira TNI banyak yang menganggur. Ia menyebut lebih dari 500 perwira menengah kolonel menganggur.

Ucapan Luhut ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri di Jiexpo, Kemayoran, Minggu, 10 Februari 2019. Hadir dalam acara ini calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.