Partai Berkarya Ingin Majelis Taklim Punya Wakil di Parlemen

Politikus Partai Berkarya, Nurfitria Farhana
Sumber :
  • Istimewa/Dok. Berkarya

VIVA – Politikus Partai Berkarya, Nurfitria Farhana menyampaikan keinginannya agar perwakilan majelis taklim berada di parlemen hasil Pemilu Legislatif 2019. Dia prihatin karena selama ini majelis taklim dirangkul hanya untuk kepentingan politik sesaat.

"Saya melihat majelis taklim dirangkul partai-partai politik hanya saat event politik," ujar Nurfitria dalam keterangan resminya, Jumat, 29 Maret 2019.

Nurfitria menekankan meski dilibatkan namun selama ini tak ada jaminan perwakilan majelis taklim dirangkul. Hal ini yang membuatnya kepincut dengan maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Berkarya dari daerah pemilihan Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri.

"Majelis taklim, dan kelompok-kelompok pengajian, terkadang dianggap sebelah mata. Saya akan buktikan majelis taklim dan kelompok pengajian adalah kekuatan politik," jelasnya.

Nurfitria yang merupakan putri dari Tutty Alawiyah ini adalah figur yang aktif di bidang dakwah dan sosial. Perempuan asli Betawi ini juga aktif sebagai ketua di organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) DKI Jakarta yang didirikan almarhum ibunda Tutty Alawiyah pada 1981.

Ia menambahkan, bila majelis taklim adalah kelompok masyarakat akar rumput. Kelompok ini hampir berada di semua permukiman di kota dan desa. Namun, ia heran karena majelis taklim belum memiliki figur yang memperjuangan aspirasinya di parlemen.

Lalu, ia juga punya keinginan lain yaitu memperjuangkan peningkatan porsi perempuan di parlemen. Lewat Berkarya, ia bisa menyampaikan aspirasi ini. Bagi dia, yang bisa memperjuangkan kepentingan perempuan adalah kaum perempuan sendiri.

Mengacu data yang dimilikinya, dalam empat kali pemilu di era reformasi, jumlah perempuan di parlemen di bawah 30 persen. Di Pemilu 1999 yang merupakan pesta demokrasi pertama Reformasi, jumlah perempuan di parleman hanya 8,80 persen dari 560 anggota DPR.

Lalu, tahun 2004 meningkat jadi 11,82 persen. Tahun 2009 menjadi 17,86 persen, dan turun sedikit ke angka 17,32 persen pada Pemilu 2014.