Fahri: Presiden Selama Tak Punya Penasihat Benar, Blundernya Banyak

VIVA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, ikut menanggapi polemik terkait Oesman Sapta Odang atau Oso tak ada di daftar calon tetap (DCT) anggota DPD di Pileg 2019. Fahri mengkritisi sikap Istana ini dinilai cukup jauh.

"Saya tidak mengerti hubungan Jokowi dan Pak Oso. Tapi, dugaan saya terlalu banyak yang kita tidak alert, istilahnya, sense of crisis, sense of urgensi tidak hidup, sehingga presiden sampai lakukan tindakan cukup jauh," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 5 April 2019.

Dia menduga sejak dulu Jokowi tak memiliki penasihat hukum. Tapi, saat ini di dekat Jokowi ada ahli hukum Yusril Ihza Mahendra. Mestinya, kata dia, figur Yusril diperlukan pandangannya sebelum Istana mengirim surat ke KPU. Namun, karena tak ada koordinasi maka polemik surat ke KPU ini jadi sorotan.

"Harusnya orang kayak Yusril ditanya, kan, tapi tidak ada. Harusnya ketika Yusril masuk jadi penasihat presiden itu kan difungsikan. Karena orang jago tentang UU pemilu, ketatanegaraan, itu Pak Yusril itu. Tapi tidak diberdayakan, terjadilah kekonyolan seperti ini," lanjut Fahri.

Kemudian, ia menyinggung kembali selama ini Jokowi seperti tak punya penasihat hukum yang benar. Alasannya karena dianggap lebih banyak blundernya.

"Presiden selama tidak punya penasihat hukum yang benar, blundernya akan banyak. Sudah ada Pak Yusril, dipakai dong," kata Fahri.

Sebelumnya, polemik Oso yang gagal masuk DCT kembali mencuat. Komisioner KPU, Hasyim Asyari menyatakan, lembaganya telah menerima surat dari Sekretaris Negara yang meminta pihaknya mengikuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Oso sebagai calon anggota DPD RI peserta Pemilu 2019.

Hasyim menjelaskan, tahapan bersurat dalam kasus putusan PTUN menangkan Oso. Tapi, KPU tetap menolak karena berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ketua umum partai politik menjadi calon anggota DPD di Pemilu 2019.