Partai Golkar Menolak Seruan 'People Power'

VIVA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengimbau kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilihan umum agar menempuh jalur hukum ke Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. 

"Untuk itu Partai Golkar menegaskan agar pihak-pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu atau MK. Bukan untuk mencari solusi di jalanan. Jadi Partai Golkar menolak people power," kata Airlangga. 

Oleh karena itu, Partai Golkar harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tidak menghendaki kemajuan tapi hendak menjerumuskan mereka dalam perpecahan bangsa Indonesia. 

"Dalam sejarah people power di Indonesia yang muncul untuk mengganti kepemimpinan yang panjang dapat kita lihat di tahun 1965 dan 1998," katanya. 

Menurut dia, sejak reformasi telah sepakat membatasi masa jabatan presiden dan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung.

Untuk itu, Airlangga mengimbau kepada seluruh kadernya untuk bisa menjaga marwah Partai Golkar membangun kebiasaan  santun berpolitik serta berdaulat bertindak. 

"Kita harus mengingat roh perjuangan adalah suara Golkar suara rakyat, tidak ada suara lain selain suara rakyat, seluruh kader Golkar sudah membenamkan itu dalam hati masing-masing," ujarnya.