Halo
Pembaca

Berita

Bola

Ramadan

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Minggu, 26 Mei 2019 | 21:37 WIB

Mega ke Jokowi, Kader Muhammadiyah Jadi Mendag dan NU Jadi Mensos

Team VIVA »
Eko Priliawito
Rifki Arsilan
Foto :
  • Dok. PDI-P
Megawati dan Jokowi bertemu di Istana Batu Tulis, Bogor.

VIVA – Usai pilpres, sejumlah nama tokoh baik dari tokoh partai politik, tokoh ormas, dan sejumlah nama dari kalangan profesional beredar di berbagai percakapan tentang komposisi dan jabatan menteri yang bakal mendampingi Jokowi dan KH.Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, nama-nama yang beredar itu adalah hal yang wajar dan hampir sering terjadi pascaperhelatan pemilihan presiden. Hasto menegaskan, posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Kendati demikian,  Hasto Kristiyanto mengisahkan, usai pemilihan Presiden 2014 lalu, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah menyarankan ke Joko Widodo untuk memilih kader-kader handal dari ormas-ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah.

Megawati, kata Hasto, menyarankan kader Muhammadiyah menjadi Menteri Perdagangan (Mendag).

Terpopuler

"Saya masih ingat ketika Pak Jokowi berkonsultasi kepada Bu Mega tentang susunan kabinetnya pada 2014," kata Hasto, di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, 26 Mei 2019.

Hasto mengatakan Megawati berpesan terkait peran umat Islam dalam perdagangan dunia sehingga membantu mensejahterakan masyarakat. Sementara itu keputusan tetap di Jokowi, yang menyatakan sebaiknya Muhammadiyah memegang Menteri Perdagangan.

"Maka Bu Mega berpesan pada Pak Jokowi untuk kembalikan Islam kepada jalan perdagangan, pada jalan ekonomi umat itu. Sehingga Pak Jokowi berpesan Muhammadiyah sebaiknya memegang Menteri Perdagangan agar membantu membasmi ketidakadilan dan mengembalikan kepada rakyat Islam yang membangun perekonomian rakyat," ujarnya.

Selanjutnya Jokowi menanyakan terkait porsi ormas Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya. Megawati berpesan agar kader NU menjadi Menteri Sosial karena NU sejak lama membela rakyat kecil.
 
"Terus Jokowi nanya, NU-nya bagaimana? Kalau berbicara orang miskin akibat ketidakadilan selama orde baru maka kita lihat yang di bawah yang sering diperlakukan tidak adil adalah orang Islam khususnya keluarga islam Nahdliyin dan PDIP Marhain. Marhain kaum dhuafa sama-sama saja," ujar Hasto.

"Maka Bu Mega berpesan jadikanlah  orang NU untuk ngurusin rakyat misalnya untuk kementerian kesejahteraan sosial misalnya seperti itu," sambungnya.

Ia mengatakan usulan-usulan tersebut didasari sejarah Islam masuk ke Indonesia melalui proses kulturalisasi dan jalan damai. Hal itu dijadikan semangat optimisme membawa Pancasila berdampingan dengan seluruh agama.

"Maka inilah sebenarnya kesadaran sejarah kita bersama. Kita yakini bersama Islam masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi kebudayaan dengan jalan damai. Dan inilah jadi semangat kita bersama untuk membangun optimisme di masa depan. Bahwa Pancasila mampu bersemesta dengan baik dan seluruh agama," ungkapnya.

Saat ditanya bagaimana usulan nama menteri untuk kabinet periode kedua Jokowi, Hasto mengatakan setiap orang wajar memberikan usulan. Namun Jokowi akan menentukan yang terbaik.

"Kalau susunan kabinet boleh saja beredar usulan-usulan wajar, namanya orang berikan aspirasi. Tapi jumlah menteri kan terbatas maka Pak Jokowi akan memilih yang terbaik," ujarnya.

Hasto mengatakan ada kemungkinan kader dari Muhammadiyah dan NU akan dipertimbangkan untuk mengisi kursi tersebut.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Paparan Lengkap Pembahasan Isu Indonesia di KTT ASEAN ke-34
BERITA - 2 hari lalu
Terbaru