Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Senin, 17 Juni 2019 | 17:19 WIB

PDIP Bantah Isu Megawati Tak Jadi Ketum di Kongres Mendatang

Team VIVA »
Syahrul Ansyari
Lilis Khalisotussurur
Foto :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM, Trimedya Panjaitan

VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Pandjaitan, membantah isu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan mundur dalam Kongres PDIP mendatang yang rencananya akan dipercepat. Ia menilai regenerasi partai tak harus pada pucuk pimpinan.

"Enggak ada (wacana Megawati mundur), kita membutuhkan (Megawati) dan dari atas sampai bawah. Dan kita juga melihat ibu masih firm benar memimpin PDIP dan terbukti kemarin 2019 kita masih bisa menang. Regenerasi kan tak harus di pucuk pimpinan," kata Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.

Baca Juga

Menurutnya, regenerasi partai bisa dilakukan pada tingkatan sekjen, ketua-ketua DPP hingga wasekjen. Meski begitu, ia 'menangkap' keinginan Megawati agar gerak partainya lebih gesit di periode akan datang.

"Tantangan yang paling utama kan seperti yang disampaikan oleh ibu ketum adalah Pemilu 2024, Pemilu 2019 ini adalah antara saja, tantangan yang paling riil itu nanti 2024, kalau saya juga melihat maknanya juga seperti itu, mungkin pemikiran seperti itu perlu sehingga perlu disiapkan dari DPP, DPD, dan DPC hingga kecamatan bisa berjalan," kata Trimedya.

Terpopuler

Ia menambahkan pada 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak. PDIP disebut memiliki keinginan untuk maju. Dalam konteks ini kalau pemilihan langsung masih berlaku, partainya akan menghadapinya 'setengah mati'.

Saat ditanya soal kemungkinan akan muncul faksi-faksi putra putri Megawati dalam kongres, ia menilai faksi-faksi di partainya akan sulit bergerak. Ia pun mengaku selama ini tak melihat ada 'pertarungan' antara faksi Puan Maharani dengan Prananda.

"Kalau mau dibilang faksi ya siapa yang bisa didengar dan disayang sama ibu ketua umum saja. Kalau mba Puan atau mas Nanang nggak ada jaminan juga, kalau ibu ini kan punya otoritas yang penuh, itu juga gak menjamin. Kalau ada soal kedekatan-kedekatan pribadi ya bisa aja," kata Trimedya.

Topik Terkait
Saksikan Juga
KPK Geledah Ruangan Politikus PDIP I Nyoman Dhamantra di DPR
TVONE NEWS - 2 bulan lalu