Kongres PDIP, Megawati Inisiasi Undang Mahfud MD dan Eks Hakim Agung

Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama putrinya Puan Maharani (kiri) dan putranya Muhammad Prananda Prabowo (kedua kanan) menunjukkan jarinya yang telah dicelup tinta seusai menggunakan hak pilihnya
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – PDI Perjuangan akan menggelar kongres kelima. Dalam kongres ini, DPP PDIP akan mengundang sejumlah pakar hukum untuk berdiskusi membahas hal-hal strategis bernegara ke depan.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan, diskusi tersebut akan dihadiri pakar hukum tata negara Mahfud MD, eks Hakim Agung Gayus Lumbun, dan mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo.

Hasto menekankan, diskusi tersebut ingin mempertajam desain politik hukum yang dipegang partainya dengan bertitik tolak pada ideologi Pancasila.

"Politik hukum membumikan Pancasila ini ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam membangun persaudaraan dunia," kata Hasto, Selasa 18 Juni 2019.

Hasto menyatakan, dialog dengan para pakar ini atas inisiasi sang ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Diskusi itu, lanjutnya, juga menyikapi persoalan kekinian yang dihadapi mengenai persoalan hukum hingga tumpang tindih kewenangan antar instansi.

Menurut dia, perlu ada rumusan secara menyeluruh bagaimana politik hukum dirancang berdasarkan pendekatan ideologis, konstitusional, sosiologis, dan transformasi kelembagaan.

"Semuanya akan dituangkan dalam sikap politik dan program perjuangan partai untuk diputuskan dalam kongres kelima partai," ujarnya.

Setiap agenda kongres ataupun rakernas, partai berlambang banteng itu selalu mengeluarkan sikap politik ataupun rekomendasi. Pembacaan sikap atau rekomendasi dibacakan usai pelaksanaan acara digelar di depan seluruh perwakilan pengurus pusat daerah yang hadir.

Adapun kongres kelima nanti bakal terlaksana 8-10 Agustus 2019 di Bali didahului agenda rapat kerja nasional.