Airlangga Dinilai Masih Layak Jadi Nakhoda Golkar

VIVA – Wacana percepatan musyawarah nasional (munas) untuk pergantian posisi ketua umum Partai Golkar diprediksi belum akan berhasil. Alasannya, faksi-faksi di Golkar masih menunggu dinamika politik hingga Oktober 2019 atau momen pelantikan presiden dan wakil presiden.

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan, Munas Golkar diprediksi tetap terselenggara pada jadwal semula yaitu Desember 2019.

"Kenapa begitu? Karena semua menunggu posisi Jokowi terhadap Golkar usai dilantik Oktober nanti. Bagaimana akomodasi seperti tawaran kursi menteri terhadap Golkar. Faksi-faksi itu masih menunggu, jika sudah ada kepastian tawaran posisi baru bergerak untuk munas," kata Arya kepada VIVA, Kamis 20 Juni 2019.

Arya menambahkan, faktor lain munas sulit dipercepat karena suara pemegang hak suara seperti DPD I dan DPD II belum memikirkan hal tersebut. Lalu, kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai nakhoda ketua umum sudah benar.

"Figur Airlangga sebagai nakhoda masih layak dan bisa memimpin di tengah posisi partai sulit, situasi yang tidak mudah," ujar Arya.

Menurutnya, pencapaian Golkar di Pileg 2019 layak diapresiasi. Dengan ujian dalam lima tahun terakhir seperti gonta-ganti ketua umum sampai sejumlah elite pimpinan terseret kasus korupsi menjadi ajang pembuktian Airlangga sebagai nakhoda Golkar.

"Pencapaian sekarang sebenarnya layak diapresiasi dengan deretan kasus korupsi yang jadi sorotan terakhir Bowo Sidik. Hasil 85 kursi di DPR itu sudah bagus dengan yang terjadi di Golkar," tutur Arya.

Airlangga dianggapnya bisa membawa Golkar secara kolektif. Konsolidasi yang dilakukannya ke berbagai daerah dengan caleg Golkar sebelum Pileg 2019 dinilai berhasil. "Keberhasilan ini bagus karena Airlangga bisa mengarahkan secara kolektif dengan caleg-caleg," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali, menilai isu mempercepat munas hanya disampaikan segelintir kader. Usulan munas dipercepat karena tak puas dengan pencapaian Golkar di Pileg 2019. Amali memastikan, pemilik suara yang punya andil memilih ketua umum periode mendatang tetap berpegang pada jadwal semula.

Jadwal tersebut mengacu pada munaslub sebelumnya yang menyatakan organisasi berlogo Pohon Beringin itu akan menggelar munas pada Desember mendatang.

“Sampai hari ini saya belum melihat para pemilik suara, baik DPD provinsi maupun DPD kabupaten/kota dan ormas pendiri dan didirikan kita kenal dengan hasta karya, menyuarakan tentang percepatan munas," kata Amali kepada wartawan di Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.