Petinggi MKGR: Kemungkinan Besar Kami Akan Dukung Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Sumber :
  • Dok. Partai Golkar.

VIVA – Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, dinamika internal Partai Beringin memanas. Elite yang memiliki suara dari DPD sampai ormas sayap merespons isu dukungan kader yang masuk bursa caketum.

Wakil Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Tumpal Sianipar mengatakan, secara internal sudah ada kemungkinan sikap yang jadi rujukan di Munas yang digelar Desember 2019. Menurutnya, dari evaluasi internal, kepemimpinan Airlangga Hartarto yang hampir dua tahun ini dinilai berhasil.

"Kita sudah evaluasi kepemimpinan di bawah Airlangga Hartarto. Dari evaluasi itu, beliau berhasil mempertahankan marwah Partai Golkar," ujar Tumpal kepada wartawan, Selasa, 2 Juli 2019.

Dia mengatakan, sikap Golkar yang komitmen tegas mendukung Jokowi. Hal ini sesuai keputusan Munaslub Golkar pada Desember 2017. Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 juga akan memproyeksikan sikap politik Partai Beringin mengawal program pemerintah hingga 2024. Airlangga juga sudah memastikan siap maju sebagai caketum untuk mengawal Jokowi sampai lima tahun ke depan.

Tumpal menambahkan, Airlangga juga mampu membawa Golkar menempatkan posisi kedua Pileg 2019 dari perolehan suara DPR. Menurut dia, dengan pertimbangan tersebut, MKGR kemungkinan akan mendukung Menteri Perindustrian tersebut di Munas mendatang untuk maju kembali sebagai caketum.

"Maka itu, kemungkinan besar kami akan mendukung Airlangga Hartarto, hanya nanti tinggal ditempatkan keputusan organisasi saja," tuturnya.

Terkait adanya klaim dari Waketum DPP MKGR, Arman Amir yang mendukung Bambang Soesatyo atau Bamsoet, ia menegaskan hal tersebut sikap pribadi. Bukan sikap resmi yang mengatasnamakan organisasi MKGR. Ia menyebut acuannya karena DPP MKGR yang dipimpin Roem Kono sejauh ini belum menyatakan sikap resmi.

Kata dia, sikap Arman yang mengklaim sepihak dengan membawa nama MKGR serta menemui Bamsoet tersebut telah melanggar fatsun organisasi. "Maka dia sudah menabrak konstitusi DPP Ormas MKGR. Terlepas dia mendukung siapapun juga dalam persiapan Munas Golkar maka ini harus sesuai internal DPP Ormas MKGR," ujarnya.

Tumpal menambahkan, Arman sebenarnya sudah mendapatkan sanksi. Namun, sanksi tersebut belum formal. Sanksi tersebut bisa pencopotan posisi Arman dari posisi Waketum MKGR.

"Ada sanksi tegas dari DPP, itu lumrah untuk saudara Amran. Jadi, tak usah kaget atau kepada siapapun yang melakukan hal yang sama," ujar Tumpal.

Dengan kejadian itu, ia mengingatkan seluruh anggota MKGR agar bijak dalam bersikap mengatasnamakan organisasi. Hal ini penting untuk mementingkan kesolidan MKGR sebagai salah satu ormas sayap Golkar.

"Dari dulu DPP Ormas MKGR tidak ada dualisme, tidak ada kepentingan idividu memecah barisan MKGR.” [mus]