ARB Minta Golkar Evaluasi Target Kursi DPR Meleset dan Malah Berkurang

VIVA – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie alias ARB meminta pimpinan eksekutif pusat partai itu segera rapat pleno untuk persiapan Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional 2019. Ia juga meminta agar Munas bersifat terbuka bagi semua kader yang dianggap memenuhi syarat.

"Wanbin PG (Dewan Pembina Partai Golkar) menyarankan kepada DPP-PG agar segera mengadakan rapat pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal rapat pimpinan nasional dalam rangka konsolidasi PG pasca Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019 yang akan datang," kata ARB dikutip dari surat Dewan Pembina untuk Ketua Umum Golkar yang beredar, Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.

Rapimnas dan Munas itu akan menjadi momentum untuk mengembalikan jati diri Golkar yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, dan egaliter. Karena itu, Munas sebaiknya merupakan titik awal bagi kemandirian dan kejayaan Golkar pada 2024.

Karena itu, Dewan Pembinda berpendapat bahwa Munas tahun 2019 terbuka bagi setiap kader yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mencalonkan diri ketua umum Partai Golkar agar terjadi persaingan sehat, terbuka, dan demokratis. Munas 2019 diharapkan menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan bagi para calon ketua umum dalam mengemban tugas 2019-2024 untuk mengembalikan kemandirian dan kejayaan Golkar.

Berikut enam poin surat Dewan Pembinan kepada pimpinan eksekutif Partai Golkar:

1. Hasil Pemilu 2019 menempatkan Partai Golkar (PG) sebagai pemenang kedua berdasarkan perolehan kursi DPR RI sebanyak 85 kursi. Dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 sebanyak 91 kursi, terjadi penurunan perolehan dan juga di bawah target yang ditetapkan untuk Pemilu 2019, yaitu 110 kursi.

Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) berpendapat, meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP-PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan objektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024;

2. Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat bahwa hasil yang dicapai dalam Pemilu 2019 ini dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh DPP-PG, sebagaimana dimaksud dalam butir 1, merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dan menjadi bahan penilaian kinerja DPP-PG dalam Munas PG 2019. Dengan demikian, tidak perlu menjadi perbincangan dan polemik terbuka antara sesama kader dan unsur keluarga besar PG yang berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan partai;

3. Wanbin PG menyarankan kepada DPP-PG agar segera mengadakan rapat pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal rapat pimpinan nasional dalam rangka konsolidasi PG pasca Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019 yang akan datang;

4. Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 nanti merupakan momentum untuk mengembalikan jati diri PG yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, dan egaliter. Munas 2019 hendaknya merupakan titik awal bagi kemandirian dan kejayaan Partai Golkar 2024;

5. Oleh karena itu, Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 terbuka bagi setiap kader PG yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju menjadi calon ketua umum PG agar terjadi persaingan sehat, terbuka, dan demokratis. Sehingga diharapkan Munas 2019 menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan bagi para calon ketua umum dalam mengemban tugas 2019-2024 untuk mengembalikan kemandirian dan kejayaan PG;

6. Sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang kemudian mencalonkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024, Wanbin PG berpendapat bahwa posisi politik PG hendaknya diselaraskan dengan penggarisan anggaran dasar partai, yakni mandiri, responsif, majemuk, dan mengakar.

PG hendaknya menghindari ketergantungan kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat. Dengan demikian, PG dapat mendudukkan diri sebagai partai yang disegani kawan dan dihormati lawan serta mengakar dan mempunyai konstituen yang loyal di masyarakat.