Jelang Kongres, PDIP Rancang Nawacita Jilid II Pemerintahan Jokowi

VIVA – Para kader PDI Perjuangan tengah bersiap menyambut kongres partai Agustus mendatang. Salah satu agenda yang disiapkan adalah mengangkat isu kesejahteraan petani dan nelayan agar bisa diperjuangkan oleh PDIP, baik di parlemen maupun di pemerintahan baru duet Jokowi – Ma’ruf Amin.

Ketua DPP PDIP, Mindo Sianipar, mengatakan forum kongres nanti turut membahas agenda pemerintahan lima tahun mendatang, khususnya ekonomi kerakyatan yang sifatnya gotong royong. Terdapat sembilan butir yang akan dibahas secara khusus guna memajukan sentra-sentra ekonomi masyarakat.

"Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan dan kemajuan Nawacita I dengan konsisten menerapkan trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia," kata Mindo di sela-sela acara diskusi di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis 4 Juli 2019.

Pantauan VIVA, acara yang dihadiri peneliti, perwakilan petani, nelayan hingga swasta, partai berlogo banteng itu berupaya mendengar masukan yang datang dari berbagai pelaku di lapangan.

Mindo menjelaskan sembilan misi itu terangkum dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata, serta mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selanjutnya, kata Mindo, kemajuan budaya, penegakan sistem hukum, bermartabat, perlindungan pada seluruh warga dan pengelolaan pemerintahan yang efektif.

"Dengan pondasi tersebut, pada periode kedua pemerintahan, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri dan berdaya saing," kata dia.

"Sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," katanya.

Sementara itu, politisi PDIP, Rahmad Handoyo, menegaskan forum diskusi ini akan dibawa ke dalam Kongres di Bali, sebagaimana forum tertinggi partai yang lima tahun sekali diadakan.

Anggota Komisi IV DPR itu bilang, konsep ekonomi gotong royong juga teramanatkan dalam konstitusi. Ia juga sempat menyinggung, era kejayaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ketika rumusan itu diputuskan dalam Kongres, maka itu kewajiban kami anggota partai menjalankan," kata dia. (ren)