Percepatan Munas Hal yang Lazim Setiap Partai Usai Pemilu

VIVA – Percepatan agenda lima tahunan partai politik seperti Musyawarah Nasional ataupun Kongres dinilai hal yang lazim. 

Setidaknya dari dinamika internal di tiga partai yang mengusung Jokowi - Ma’ruf Amin tengah mendorong musyawarah nasional untuk mengkonsolidasikan dukungan di pemerintahan mendatang. 

Menurut Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, wacana percepatan Munas sekaligus dalam rangka mengevaluasi organisasi usai berakhirnya Pemilu serentak. 

“Percepatan Munas itu lazim terjadi dalam organisasi," ucap Karyono dalam pesan tertulisnya, Senin 8 Juli 2019. 

Karyono berpandangan, Jokowi di periode keduanya juga menghitung jumlah dukungan di parlemen. Jumlah dukungan sebanyak 60 persen dari partai koalisinya dinilai belum begitu aman. 

Seperti halnya Partai Golkar, Karyono mengatakan, Jokowi sangat perlu partai beringin itu yang jumlah kursinya terbesar kedua. 

Seperti diketahui, selain Golkar, koalisi Jokowi yang dalam waktu dekat akan menggelar Munas ialah PDI P, PKB dan Nasdem.  

“Sementara itu, pemerintahan Jokowi masih membutuhkan dukungan Golkar. Pasalnya, harus diingat kekuatan partai pendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen dalam perhitungan sementara hanya 60,8 persen," ucapnya. 

Karyono juga mengatakan, Golkar punya peranan penting saat ini. Pergantian Ketua Umum di arena Munas pun dihitung untuk memastikan loyalitas partai tersebut hingga masa jabatan Jokowi-Ma’ruf berakhir. 

Begitu juga partai-partai lain yang akan merestrukturisasi organisasi di agenda Munas atau Kongres. 

"Secara matematis, jika seandainya Golkar keluar dari koalisi maka dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen berkurang. Maka jika ini yang terjadi tentu merugikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata dia.

“Jangan sampai, Munas Golkar menjadi liar dan sulit dikendalikan,” tambahnya.