Golkar Gagas Smart Decentralization untuk Memperkuat Peran DPD

VIVA – Politikus senior Partai Golkar Fadel Muhammad mendorong upaya memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar bisa sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Fadel terpilih sebagai anggota DPD pada pemilu 2019 dan disebut-sebut kandidiat kuat pimpinan lembaga Senator.

Dia menggagas konsep smart decentralization, yang pada intinya untuk memperkuat peran DPD, terutama bagi pembangunan daerah. Gagasan itu untuk menyiasati kesulitan memperkuat DPD melalui amandemen undang-undang.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut selama ini peran DPD belum terlihat. Padahal, DPD seharusnya berperan besar dalam pengembangan daerah. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui peran DPD.

"Hasil penelitian Charta Politika, persepsi publik terhadap kinerja DPD dari 800 responden yang tersebar di 8 kota, hanya 37.5 persen masyarakat percaya DPD. Sebanyak 40.5 persen lainnya mengaku tidak percaya, dan 22 persen tidak menjawab atau tidak tahu," katanya dalam sebuah forum diskusi di kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu malam, 10 Juli 2019.

Hasil penelitian Charta Politika juga menyebutkan, hanya 11,3 persen responden mengatakan DPD menjalankan fungsinya, bahkan 41.1 persen responden mengaku tahu apa fungsi lembaga legislatif di Indonesia, termasuk DPD.

Sedangkan menurut hasil penelitian Ombudsman RI, tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, cukup rendah, yakni 65.75 persen. Fadel berharap, kepentingan daerah dapat terwakilkan di DPD sehingga ada hubungan kerja dengan kepala daerah.

"DPD sudah diatur oleh regulasi. Dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai dua kamar. Saya ingin bicara, bagaimana penguatan kelembagaan ke depan. Sinergi DPD dengan DPR RI. Kepentingan daerah harus terwakilkan, sehingga mereka merasa ada wakil mereka di pemerintahan pusat," ujarnya.

Fadel mengaku menyiapkan konsep smart decentralization, antara lain, penguatan kelembagaan DPD, meningkatkan hubungan DPD dengan DPR tanpa mengubah undang-undang, dan mengatur hubungan DPD dengan pemerintah daerah.

Dia juga berharap kalangan akademisi, terutama Universitas Brawijaya, menyumbangkan ide dan pemikirannya untuk membantu penguatan DPD. Dia bekerja sama dengan civitas academica Universitas Brawijaya untuk menyempurnakan konsep smart decentralization lalu disusun dalam bentuk buku.

“Harapan kami ada studi lanjutan sehingga menemukan format baru peran DPD," kata guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya itu.