Proses Aklamasi Ketum Golkar Harus Tetap Demokratis

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, bersama kader partai di Palembang, Sumatera Selatan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Sadam Maulana (Palembang)

VIVA – Isu akan adanya proses aklamasi dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar yang sempat dilontarkan Bambang Soesatyo, dianggap berlebihan.

Menurut Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar, Ibnu Munzir, mekanisme aklamasi adalah hal biasa, bukan mustahil dan bisa terjadi.

"Aklamasi itu bukan hal yang mustahil atau tabu. Tapi mekanismenya harus jalan dengan benar," kata Munzir ketika dihubungi, Kamis 11 Juli 2019.

Munzir menyampaikan, berdasarkan AD/ART organisasi, setiap kandidat yang ingin maju memang perlu mendapat dukungan minimal 30 persen pemilik hak suara. Kemungkinan aklamasi bisa terjadi, selama mayoritas suara menginginkan calon tunggal.

"Kalau dua berkompetisi, itu aturannya. Jadi bukan sesuatu yang tabu dalam demokrasi, itu dimungkinkan. Cuma prosesnya harus demokratis," katanya.

Bamsoet sebelumnya memang mencium gelagat rencana aklamasi untuk mendukung calon tunggal dalam forum musyawarah nasional nanti. Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar itu sudah melihat ada rencana aklamasi. Karena telah terjadi upaya menggalang dukungan sebanyak mungkin dalam rapat pleno.

"Kita mendorong terjadinya free fight, pemilihan secara langsung di arena munas secara tertutup. Sehingga mereka juga terjamin, maksudnya tidak diancam pemecatan. Karena sudah ada korban, banyak," kata Bambang. [mus]