Menakar 'Kode Keras' Diksi Prabowo Siap Bantu Jokowi

Pertemuan Jokowi-Prabowo usai Pilpres 2019.
Sumber :
  • ANTARA Foto/Wahyu Putro

VIVA – Pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, di Stasiun MRT pada Sabtu, 13 Juli 2019, menimbulkan berbagai spekulasi. Hal ini memunculkan isu partai pimpinan Prabowo, Gerindra, masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menganalisis ada kode yang mengisyaratkan hal itu.

"Ketika Prabowo berkata kami siap membantu jika diperlukan, itu artinya Prabowo sudah mengoper bola kepada Jokowi. Jadi, kalau nanti Jokowi bilang "saya ingin ada kader Gerindra di kabinet, maka Prabowo tak bisa lagi berkata kami akan menjadi oposisi," ujar Said, kepada VIVA, Selasa 16 Juli 2019.

Dia melihat, pernyataan Prabowo saat bertemu Jokowi pertama kalinya pasca-Pilpres memiliki tafsir kuat. Tafsir itu bisa Gerindra siap bergabung dalam pemerintahan.

Said menilai, diksi yang digunakan Prabowo dalam pernyataannya adalah sebuah kode akan kesiapan membantu lima tahun pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

"Itu kan kode keras dari Prabowo. Ketika dia menggunakan diksi siap membantu, itu artinya Prabowo sudah menyatakan komitmen bahwa partai yang dipimpinnya bersedia memberi sokongan kepada Jokowi supaya pemerintahan barunya nanti menjadi pemerintahan yang kuat," jelasnya.

Dukungan politik itu, lanjut Said, tentu hanya ada dua wilayah. Pertama, ranah legislatif dan eksekutif. Legislatif adalah di DPR, sementara eksekutif di dalam kabinet pemerintahan.

"Tidak ada ceritanya suatu partai yang memiliki kursi legislatif bersedia menunjang presiden dengan maksud agar pemerintahan yang dipimpinnya menjadi kuat, sementara tidak ada perwakilan dari parpol itu yang duduk di suatu posisi eksekutif. Itu kemustahilan politik," ujarnya.

Dinamika politik hingga saat ini belum memunculkan partai yang siap menjadi oposisi. Baru PKS yang memberikan isyarat untuk menjadi partai di luar pemerintah. Menurut Said, Gerindra dan Prabowo saat ini masih menunggu keputusan Jokowi.

Dia yakin, kode dari Prabowo itu akan dibawa dalam rapat partai-partai koalisinya nanti. "Sebab tidak mungkin ada oposisi yang berkomitmen ingin memperkuat pemerintah," sebutnya.

Maka itu, posisi Prabowo untuk lima tahun ke depan menurutnya tergantung dari Jokowi. Kata dia, Jokowi yang punya sikap menentukan Gerindra diajak bergabung atau dibiarkan tetap di luar pemerintahan.

Artinya, lanjut dia, jika Jokowi dan koalisi sepakat merekrut Gerindra, maka otomatis kode Prabowo diakomodasi. Namun, jika karena suatu hal akhirnya tak ada kader Gerindra yang diangkat sebagai menteri, maka Prabowo akan mengambil sikap.

"Maka di situlah Prabowo dapat saja mengubah strateginya menjadi oposisi dan menarik kembali komitmennya dengan alasan Gerindra ternyata "tidak diperlukan" oleh Jokowi," katanya.