Menkeu: Ekonomi Nasional Tetap Positif

VIVA – Perekonomian nasional tetap mampu menunjukkan capaian positif di tengah gejolak ekonomi global. Indikasinya adalah realisasi defisit APBN terkendali pada level yang lebih rendah dari yang ditargetkan. Selain itu keseimbangan primer semakin membaik dan ada perbaikan pada indeks pembangunan manusia, rasio gini, serta persentase penduduk miskin.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di hadapan Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi terhadap pelaksanaan APBN 2018 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

Dikatakan Menkeu, gejolak global itu adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang sempat menekan kondisi perekonomian Indonesia. Dalam tanggapan Pemerintah ini, Menkeu sangat menghargai pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah soal pelaksanaan APBN 2018.

“Pemerintah sangat menghargai pendapat dan pandangan seluruh fraksi agar Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga keuangan negara dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” papar Menkeu.

Dalam menentukan angka asumsi pertumbuhan ekonomi, sambung Menkeu, Pemerintah serius mempertimbangkan kondisi aktual berbagai faktor, khususnya sisi permintaan dan penawaran agregat yang tidak bisa lepas dari pengaruh dinamika perekonomian dunia dan domestik. Dalam menetapkan asumsi pertumbuhan, misalnya, Pemerintah dipengaruhi mekanisme pasar eksternal yang di luar kendali Pemerintah sendiri.

“Namun, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir risiko. Perubahan dan perkembangan ekonomi yang begitu cepat tentu akan memberikan dampak terhadap arah kinerja perekonomian Indonesia. Tantangan utama pembnagunan Indonesia adalah keluar dari jebakan middle income trap. Berdasarkan estimasi skenario perekonomian jangka panjang, ekonomi Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen per tahun sebagai prasyarat utama agar mampu keluar dari middle income trap,” urai Menkeu.

Dilanjutkan Menkeu, hasil estimasi output potensial yang didasarkan pada pendekatan fungsi produksi, mengindikasikan bahwa kapasitas pertumbuhan hanya pada kisaran 5,0 sampai dengan 5,5 persen dalam jangka pendek. Untuk itulah, Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan level output potensial, sehingga Indonesia bisa terbebas dari middle income trap.

“Kebijakan tersebut berdampak positif pada tahun 2018. Di tengah volatilitas perekonomian global, ekonomi Indonesia masih melanjutkan momentum perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,17 persen. Itu berarti lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,07 persen dan merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir,” ucap Menkeu.

Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 2018 itu, angka produk domestik bruto 2018 menjadi Rp 14,837,4 triliun, meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp 13.588,8 triliun. Menurut Menkeu, perbaikan kinerja pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang cukup baik selama tahun 2018.