PKS: Pihak yang di Luar Kabinet Jangan Dimusuhi

VIVA - Wakil Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar pihak yang berada di luar kabinet tak dimusuhi atau dicap inkonstitusional. Sebab, konstitusi memberi ruang berada di luar kabinet.

"Janganlah kalau ada pihak yang mengambil sikap tidak berada di kabinet dianggap sebagai dimusuhi, dianggap sesuatu hal yang tidak benar secara konstitusi. Konstitusi kita memberi ruang untuk kemudian berada di kabinet atau berada di luar kabinet," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

Ia mencontohkan, PDIP juga pernah berada di luar kabinet. Sehingga ketika PKS berada di luar kabinet tak perlu dianggap sebagai suatu hal yang dalam tanda kutip harus dicurigai dan dipersekusi.

"Mestinya publik berterima kasih masih ada partai yang mau berada di luar kabinet. Karena dengan cara itu, maka harapan dengan adanya demokrasi yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih substantif akan bisa dilaksanakan," kata Hidayat.

Ia menegaskan hingga kini sesuai putusan majelis syuro, PKS tetap berada di luar pemerintahan. Begitu pun dengan keputusan Majelis Syuro yang baru, ia yakin tak akan berubah.

"Karena berkali-kali kan juga Presiden Partai sudah bertemu dengan PKS di berbagai banyak tempat di Indonesia. Dan kalau beliau bertanya ya konstituen PKS mayoritas mutlaknya menginginkan tetap konsisten dengan sikap yang telah diambil yaitu berada di luar parlemen. Dalam konteks ini artinya di oposisi," kata Hidayat.

Ia meyakini PKS tidak akan sendirian di luar kabinet. Tapi, akan ada partai berada di luar kabinet. Apalagi beberapa tokoh dari beragam partai juga menyampaikan koalisi sudah sangat gemuk dan obesitas.

"Jangan sampai mengurangi kursi mereka, karenanya saya sampaikan sebaiknya memang Pak Jokowi fokus saja dengan kawan-kawan koalisi beliau, karena mereka sudah mengajukan nama yang sangat banyak," kata Hidayat.

Ia mencontohkan PSI mengajukan empat nama, Hanura ada 20 nama, PPP ada 15 nama, Nasdem ada 11 nama, PKB ada 10 nama, dan belum lagi dari PDIP dan Golkar.

"Sudah amat banyak. Jadi kalau Pak Jokowi fokus saja dengan teman koalisinya, itu sudah lebih dari cukup," kata Hidayat.

Ia menambahkan, wajar saja bila berada di luar kabinet karena tidak mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam kontestasi pilpres. Sama seperti PDIP yang 10 tahun berada di luar kabinet.

"Indonesia tidak akan menjadi bermasalah ketika tidak semua partai berada dalam kabinet. Kami berada di luar kabinet justru untuk memastikan demokrasi tetap bisa berjalan dan penting untuk tetap menghadirkan check and balances itu," kata Hidayat. (ase)