Majelis Etik Golkar Disebut Instrumen Abuse of Power

Majelis Etik Partai Golkar
Sumber :
  • VIVA/Foe Peace Simbolon

VIVA - Pembentukan Majelis Etik Partai Golkar dikritik. Pasalnya, badan baru yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tersebut berlawanan dengan aturan organisasi.

Menurut Fungsionaris Golkar, M Syamsul Rizal, Majelis Etik dihadirkan hanya untuk memonopoli bursa calon ketua umum yang akan berlangsung pada forum Musyawarah Nasional (Munas) nanti.

"Majelis Etik itu instrumen abuse of power yang tidak jelas tugas dan fungsi juga kedudukan lembaganya," kata Syamsul dalam pesan tertulis, Selasa, 6 Agustus 2019.

Syamsul pun melihat kesemrawutan manajemen organisasi Partai Beringin saat ini. Selain dibentuknya Majelis Etik, ia juga mengkritik ketiadaan rapat pleno para pengurus pusat yang sedianya dilakukan satu tahun sekali terlebih untuk evaluasi hasil pemilihan legislatif.

Ia juga menambahkan, Majelis Etik digunakan guna menghambat kandidat ketua umum lain yang akan berhadapan dengan Airlangga. Hal serupa dikritik pada pemberitaan sebelumnya yang telah memanggil salah seorang kader karena menuliskan terbuka kepada dua senior partai yakni Akbar Tandjung dan Agung Laksono untuk mendorong persiapan Munas.

"Dijadikan sebagai alat untuk mengooptasi langkah-langkah politik kandidat lain yang mau maju juga sebagai calon ketua umum. Menurut saya ini namanya abuse of power dan benar-benar melanggar AD/ART maupun PO partai. Saya khawatir persoalan Majelis Etik yang tak jelas DNA-nya ini menjadi senjata makan tuan buat ketua umum," kata Syamsul.

Syamsul menegaskan, badan Majelis Etik tidak pernah dibahas dalam nomenklatur pada Munas sebelumnya. Sehingga ia sangat menyesalkan, pembentukannya pun dilakukan secara diam-diam.

"Saya tidak mempersoalkan orang-orang yg ada di dalam majelis etik itu karena saya tahu mereka senior saya dan panutan kami, semua kader. Yang saya soroti adalah lembaganya yang dibuat oleh DPP saat ini kok bisa menempatkan senior-senior kami pada posisi yang tidak benar dan inkonstitusional," tuturnya.

Majelis Etik Golkar sendiri diketahui berisikan Mohammad Hatta sebagai ketua, Andi Mattalatta (wakil ketua), Rully Chairul Azwar (sekretaris). Anggotanya antara lain Hassan Wirajuda, Ibrahim Ambong, Djasri Marin, Farida Syamsi Chadaria, Tyas Indayah Iskansar dan A Edwin Kawilarang. [mus]