Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Minggu, 11 Agustus 2019 | 13:13 WIB

ARB: Wajarlah Golkar Isi Ketua MPR

Team VIVA »
Siti Ruqoyah
Ridho Permana
Foto :
  • Ridho Permana/VIVA.co.id
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

VIVA – Pemilik kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI masih menjadi tanda tanya. Belakangan kursi MPR 'diperebutkan' partai koalisi pemerintah seperti Golkar dan PKB.

Nama Aziz Syamsuddin digadang-gadang masuk dalam bursa calon Ketua MPR. Hal ini mendapat sorotan dari petinggi Golkar.

Baca Juga

Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan, semua tergantung kesepakatan partai koalisi, dalam hal ini Koalisi Indonesia Hebat.

"Yang bilang (Aziz) siapa? Yang menentukan nanti gimananya dari partai koalisi," kata Aburizal Bakrie di DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, Minggu 11 Agustus 2019.

Terpopuler

Ketika ditanya apakah Aziz pantas menjadi Ketua MPR, Aburizal enggan menjawabnya. "Kamu dong pantes," candanya.

Menurut ARB, memang seharusnya sudah jatah Golkar kursi Ketua MPR. Sebagai partai peraih kursi kedua terbanyak di DPR Golkar berhak untuk itu.

"Haruslah, partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi Ketua MPR," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, menilai penentuan paket pimpinan MPR di koalisinya akan bergantung pada kesepakatan. Tapi juga bergantung pada arahan Jokowi.

"Nanti akan sangat tergantung kesepakatan. Terutama di koalisi Indonesia kerja dan arahan Presiden Jokowi," kata Karding dalam diskusi di kawasan Cikini, Rabu, 7 Agustus 2019.

Ia mengandaikan bila menjadi Jokowi tentu akan berpikir ingin pelantikannya berjalan lancar. Lalu juga ingin agenda presiden soal ke-Indonesiaan terkawal dalam MPR.

"Pasti tata tertib mengarah ke paket. Tak mungkin dibiarkan mengalir semua boleh nyalon. Paket sangat tergantung komunikasi dan kesepakatan politik. Golkar, PKB, Nasdem pengen, semua pengen," kata Karding.

Ia menambahkan saat ini partai-partai juga sepakat memunculkan kembali GBHN dalam skema ketatanegaraan. Kalau GBHN dimunculkan, semua berkepentingan mengambil MPR.

"Jangan sampai amandemen terbatas menjadi tak terbatas. Jadi soliditas kesepakatan bukan hanya soal kesepakatan ketua MPR. Tapi agenda ke depan dalam lobi politik," kata Karding.

Menurutnya, bila Gerindra dan Demokrat masuk dalam paket atau Gerindra menjadi ketua MPR tentu harus berdasarkan kesepakatan. Dinamika menjadi hal yang biasa.

"Di MPR agak lain. Ada tradisi kebersamaan kuat, gotong royong, nggak selalu lihat partainya apa. Sifat dan watak kenegarawanan kebangsaan di MPR harus lebih menonjol. Reduksi, untuk kepentingan kelompok harus kita kurangi," kata Karding.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Penghargaan Achmad Bakrie 2019 & Apresiasi Untuk Anak Bangsa
BERITA - 3 hari lalu