4 Fakta Menarik di Balik Desakan Munas Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Bendahara Umum Robert Joppy Kardinal menghadiri penutupan lokakarya Kampanye dan Bimbingan Teknis Sistem Dana Kampanye Pemilu 2019 Golkar di Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Partai Golkar meraih 85 kursi di DPR pada Pemilu 2019 ini. Jumlah itu turun jika dibandingkan dengan perolehan pada Pemilu 2014 yang lalu. Dari segi suara, mereka juga disalip Partai Gerindra.

Kondisi itu pun memunculkan desakan agar dilakukan percepatan Musyawarah Nasional (Munas).  Apabila pelaksanaan munas jadi dilaksanakan, maka salah satu agendanya adalah memilih ketua umum. 

Bahkan, saat ini bursa calon ketua umum (ketum) dikabarkan memulai memanas. Nama, Ketum Golkar saat ini Airlangga Hartanto masuk menjadi salah satu kandidat. Sementara nama lain yaitu Bambang Soesatyo pun ramai diperbincangkan. 

1. Mulai diragukan 

Pasca anjloknya suara Golkar dalam Pemilu 2019, kepemimpinan Airlangga mulai diragukan.  Politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar) Yorrys Raweyai, mengeluh kalau parpol berlambang pohon beringin tidak meraih hasil yang betul-betul optimal pada Pemilu 2019.

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, Partai Golkar justru tidak meraih hasil yang optimal meski telah mendukung pasangan capres-cawapres yang memenangi pilpres, Jokowi-Ma'ruf.

"Dengan perolehan yang kita dapatkan dalam proses politik ini, tidak ada satu yang menunjukkan angka positif. Padahal kita sebagai pendukung (paslon) 01, semua (parpol) mendapatkan 'voter effect', kecuali Golkar," ujar Yorrys dalam acara diskusi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2019, dikutip dari Vivanews.

2.Munas dipercepat

Sejumlah elite pengurus, tokoh senior, dan organisasi sayap Partai Golkar menyatakan percepatan musyawarah nasional (munas) sebagai hal yang mendesak. Salah satu alasannya karena perolehan suara Golkar melorot di pemilihan anggota legislatif 2019.

"Hal- hal ini harus segera dievaluasi. Apa sebenarnya kelemahan organisasi. Sebetulnya kita sarankan DPP Golkar segera melakukan rapat pleno," kata Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Paskah Suzetta, dalam paparannya di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

3.Mulai klaim dukungan

Ketum Partai Golkar saat ini Airlangga Hartanto mengklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah DPD di Indonesia untuk maju dalam bursa calon ketum. 

Sementara itu Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet pun dikabarkan mulai mencari dukungan dari sejumlah pihak. 

""Nyata (dukungan DPD ke Bamsoet), kalau enggak nyata, Airlangga enggak mungkin kemudian ada langkah-langkah puluhan DPD kemudian diganti kepemimpinannya," kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ikramah Masloman kepada wartawan, Kamis, 1 Agustus 2019.

4. Tak ada polemik 

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie buka suara soal polemik pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai tersebut. Sejauh ini tidak ada desakan untuk pelaksanaan itu, hal itu juga tidak menimbulkan polemik di tubuh Golkar.

"Saya tidak pernah lihat ada polemik apa-apa. Biasa saja semuanya," kata Aburizal di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu 11 Agustus 2019.

ARB, begitu ia akrab disapa, menyebut bahwa Munas akan ada waktunya. Tentunya yang menentukan Munas adalah DPP Golkar.