Soal Isu Jadi Menteri, Sandiaga Uno Enggak Mau 'Asal Bapak Senang'

Sandiaga Uno.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Dalam beberapa hari ke depan, tepatnya 20 Oktober 2019, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 oleh MPR. Setelah pelantikan, keduanya akan mengumumkan kabinetnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, kemungkinan pengumuman memang biasa dilakukan setelah pengambilan sumpah. "Setelahnya bisa (di hari yang sama), bisa. Setelah itu juga bisa," kata Moeldoko dikutip dari VIVAnews.

Seputar susunan kabinet

Soal pemilihan pembantu presiden memang hak prerogratif Presiden. Jokowi pun telah memberikan sedikit bocoran soal susunan kabinet untuk lima tahun ke depan. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, kabinet yang disusunnya sudah rampung. Tapi ada perubahan usai ia bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kabinet periode 2019-2024 kelihatannya akan lebih 'berwarna'. Menurut kabar terbaru yang masih terus berkembang, komposisi kabinet bukan hanya diisi oleh partai koalisi pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Partai yang sebelumnya oposisi kabarnya bakal mendapat kesempatan kadernya masuk dalam kabinet mendatang.

Selain itu, Jokowi sudah mengatakan sebelumnya bahwa kabinet nantinya akan diisi oleh banyak kalangan profesional. Enggak hanya itu, kabinet juga bakal diisi oleh anak muda alias milenial.

Sandiaga Uno calon menteri?

Berbicara soal profesional dan milenial, tentu enggak bisa lepas dari nama Sandiaga Uno. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kabarnya bakal dijadikan menteri oleh Jokowi.

Sandi pun merespons isu itu, ia mengklaim belum ada pembicaraan soal itu. Jadi masih jauh jika dirinya akan jadi menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Belum ada pembicaraan itu. Jadi, kita terlalu jauh berbicara mengenai posisi dan yang lain sebagainya. Kita bicara bangsa dulu," kata dia di kediamannya, Senin 14 Oktober 2019, dikutip dari VIVAnews.

Bagi Sandi, siapa pun yang terpilih nantinya harus dihormati. “Jadi, kalau itu kan prerogratif presiden, prerogratif presiden yah. Kita hormati, kita hargai," ujarnya.

Ia menambahkan, kalau diperlukan masukan dari luar pemerintahan, maka akan diberikan secara bersahabat. Sebab ia yakin, hal itu bisa membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Hingga nantinya, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain.

"Karena, kalau sudah di dalam pemerintahan itu nanti dikhawatirkan semuanya asal bapak senang. Ini yang harus kita sampaikan dalam spirit kebersamaan. Ini, masukan-masukan ini harus kita sampaikan juga," kata dia lagi.