Siapa Kepala Daerah Kader PDIP yang Dipromosikan Jadi Menteri?

Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi kepala daerah berprestasi dipromosikan partai berlambang kepala banteng itu untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja II.

"Nanti ada kepala daerah yang dipromosikan jadi menteri," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor PDIP Jawa Timur, Jumat, 18 Oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.

Dia menyebut beberapa kepala daerah kader PDIP yang berprestasi dan memenuhi kriteria untuk menjabat menteri dalam kabinet Joko Widodo lima tahun ke depan, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang. Selain itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anaz.

Kendati demikian, proses pengajuan menteri berbeda dengan mengajukan proposal. Saat mengajukan nama menteri, ada proses dialog yang dilakukan.

"Sekarang Ibu Risma sudah menjadi Ketua DPP Partai (PDIP). Kalau di dalam profiling presiden baik, tentu saja hal tersebut dikonsultasikan dan didialogkan ke Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Risma sendiri diketahui sudah mendaftarkan penggantinya bakal calon wali kota Surabaya kepada Dewan Pimpinan Pusat  PDIP di Jakarta. Sosok yang dicalonkan Risma sebagai penggantinya untuk memimpin Surabaya punya visi dan misi yang sama dalam membangun kota Pahlawan tersebut.

Sementara itu, Hasto menjelaskan bahwa promosi kepala daerah menjadi menteri merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang dilakukan oleh Megawati selama ini. Kematangan demokrasi, menurut dia, didapat kader PDIP melalui proses dari bawah. Misalnya, yang terjadi pada Joko Widodo yang memulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta baru menjadi presiden Republik Indonesia.

"Ini sekaligus memperkuat tradisi demokrasi dari bawah yang dipelopori PDIP," ucap dia.

Adapun dalam pembentukan Kabinet Indonesia Kerja II, PDIP menggunakan lima pintu untuk memilih menteri. Kelima pintu itu, yakni partai politik (kader internal), kalangan profesional, kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tokoh nasional dan masyarakat.