Halo
Pembaca

Berita

Bola

Sport

Otomotif

Digital

Showbiz

Gaya Hidup

in-depth

Lintas

Blog

Informasi

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 18:52 WIB

Kabinet Kerja Jokowi Jilid II Tersandera Elite Politik?

Foto :
  • bbc
Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10). - Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Cara Presiden Jokowi menyusun kabinet dinilai lebih banyak masuk kepentingan elite politik dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan, peneliti organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai Jokowi telah tersandera elite politik dalam menentukan kabinet 2019 - 2024.

"Hitung-hitungan politiknya jadi lebih rumit bagi presiden. Termasuk juga dengan koalisi yang lebih besar, dari periode yang sebelumnya," kata Donal kepada wartawan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Baca Juga

Dibandingkan periode 2014 lalu, kata Donal, Presiden Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kala, melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menganggap, lima tahun silam saran dan masukan dari kedua lembaga ini diperhatikan untuk mendapatkan calon menteri yang memiliki rekam jejak yang baik serta berintegritas. Keterlibatan KPK dan PPATK juga sebagai langkah mencegah masalah korupsi di kemudian hari, ujar Donal Fariz.

"Tapi tidak untuk periode ini," katanya.

Menurutnya, kepentingan-kepentingan politik makin beragam setelah Jokowi bertemu sejumlah tokoh di luar pemerintahan, seperti Prabowo Subianto (Gerindra), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Selain itu, politik transaksional juga sangat rentan dengan banyaknya kepentingan elit politik yang masuk dalam penyusunan kabinet ini, tambahnya.

"Ini menjadi kondisi yang menyulitkan bagi presiden untuk menyusun kabinet, karena berada dalam persimpangan di antara kepentingan publik dan kepentingan partai," kata Donal.

Penyusunan kabinet `lebih tertutup`

Sementara itu, Direktur Eksekutif Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, menilai penyusunan kabinet Kabinet Kerja jilid II lebih tertutup. Padahal, sebelumnya, Jokowi-Jusuf Kalla membentuk tim yang bisa dipantau masyarakat.

"Presiden terlihat sangat tertutup untuk kemudian memunculkan nama-nama yang akan dimunculkan. Beda dengan 2014, yang memang lebih terbuka terhadap proses ini," katanya.

Begitu pun prinsip kehati-hatian lebih tampak saat penyusunan kabinet di 2014, terbukti dari kebijakan Jokowi melibatkan PPATK dan KPK, kata Veri.

Di sisi lain, Veri mengakui Presiden Jokowi justru lebih kuat posisinya saat ini. Buktinya, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sampai terang-terangan meminta jatah menteri paling banyak saat Kongres di Bali, Agustus lalu.

Lobi-lobi "berbagi kue di dalam kabinet" juga lebih kentara dari penyusunan Kabinet Kerja jilid I. Hal ini terlihat dari sinyalemen pertemuan tokoh partai di luar pemerintah: Prabowo Subianto, SBY dan Zulkifli Hasan dengan Jokowi.

"Secara politik juga terlihat berbeda dengan sebelumnya. Hari ini presiden terlihat sangat powerful, sangat kuat," jelas Veri.

Jokowi `lebih otonom dan berpengalaman`

Politikus senior PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan Jokowi bekerja secara diam-diam dalam menyusun kabinet kali ini demi menghindari kegaduhan. Kata dia, banyak tim di lingkungan Istana yang memberikan kajian dan rekomendasi terkait dengan kabinet.

"Ada banyak tim. Tapi tidak boleh ada di koran (media massa) untuk bikin opini publik. Karena dia mau menguji (hak) prerogratif itu. Jadi biarkan Jokowi menjalankan kerjaannya dengan caranya sendiri," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (17/10).

Lebih lanjut, Eva mengatakan tak ada pendiktean dari elite politik saat Jokowi menyusun kabinetnya.

"Jangan ada kekhawatiran didikte ketum (ketua umum parpol), enggak ada itu. Karena ketum sendiri, seperti Bu Mega mengimbau enggak bisa dikte. Karena (Megawati) menghormati hak prerogratif itu," katanya.

Eva juga meminta masyarakat bersabar dengan komposisi kabinet kerja Jokowi jilid II. Pengumumannya akan dilakukan saat pelantikan 20 Oktober atau sehari setelahnya.

"Kita tunggu saja, hasil keputusan yang dilakukan dengan metode Pak Jokowi itu di pengumuman kabinet," katanya.

Hal senada dikatakan Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Ia menolak Jokowi dikatakan tersandera elite politik dalam menyusun kabinet.

Ia juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak lagi melibatkan PPATK dan KPK karena sudah berpengalaman di periode sebelumnya.

"Daripada menyerahkan kepada orang lain, kenapa tidak beliau sendiri," kata Ali Ngabalin kepada BBC News Indonesia.

Lebih lanjut, Ngabalin mengatakan komunikasi antara Jokowi dengan elite partai penyeimbang, Prabowo Subianto, SBY dan Zulkifli Hasan tak akan merugikan semua pihak, termasuk partai koalisi pendukung pemerintah.

"Supaya maksudnya mengkomunikasikan lebih indah, lebih enak didengar. Lebih asik membicarakannya, jangan juga mereka tersinggung, atau (merasa) tidak dilibatkan," katanya.

Lihat artikel asli
Topik Terkait
Saksikan Juga
Pesona Istri Para Menteri
TVONE NEWS - 9 bulan lalu
Terpopuler