Hanura Tak dapat Kursi Menteri, Jokowi Minta Maaf
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Joko Widodo atau Jokowi telah melantik 38 menteri dan pejabat tingkat menteri pada Rabu, 23 Oktober. Dia juga telah melantik 12 calon menteri yang mengisi 11 pos kementerian, Jumat, 25 Oktober 2019.
Salah satu partai pendukung Jokowi, Hanura tak mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Soal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak bisa mengakomodasi semua pihak masuk dalam kabinetnya periode lima tahun ke depan.
Jokowi mengatakan bahwa dalam sepekan ini sangat sibuk untuk membentuk kabinet, mengangkat menteri dan wakil menteri. Dia mengungkapkan bahwa tugas memilih para pembantunya itu sangat sulit lantaran ada 300 lebih nama yang direkomedasikan, namun yang dibutuhkan untuk mengisi posisi menteri hanya 34 orang.
"Ini pekerjaan yang sangat berat. Nama yang masuk lebih dari 300 orang. Padahal jumlah menterinya hanya 34," kata dia dalam acara Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila d Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Dia menjelaskan bahwa banyak pertimbangan dalam memilih menteri supaya proporsinya sesuai, seperti terkait dengan daerah, suku hingga agama. Selain itu, dari kalangan partai politik hingga profesional.
Dan supaya kabinetnya beragam, memilih menteri menjadi tugas yang sulit. Sehingga, dia mengaku, banyak pihak yang kecewa dengan pelantikan kemarin.
"Mungkin ada yang senang dan gembira karena terwakili di kabinet itu, yang hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa lebih dari 266 orang. Artinya, yang kecewa lebih banyak dari yang senang," tutur Jokowi.
Karena itu, di hadapan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) yang hadir dalam acara tersebut, dia meminta maaf karena tak bisa mengakomodasi semua pihak. Salah satunya, wakil dari Partai Hanura.
"Mungkin sebagian yang hadir di sini ada yang kecewa. Saya mohon maaf tak bisa mengakomodir semuanya karena ruangnya hanya 34," ujarnya.
Adapun, dari 38 menteri dan pejabat setingkat menteri yang dilantik, 22 orang berasal dari profesional dan sisanya atau 16 orang dari partai politik. Ke-16 orang itu, yakni empat orang dari PDIP, tiga orang dari Golkar, tiga orang dari PKB, tiga orang dari Nasdem, dua orang dari Gerindra, dan satu orang dari PPP.